JAKARTA, 2 AGUSTUS 2025 (ANTARA) – Pemberian abolisi dan amnesti merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam Pasal 14UUD 1945. Berikut selengkapnya tentang pengampunan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.
DATA: KEMENKUM | FOTO: BERBAGAI SUMBER | RISET: ZUBI | GRAFIS: CHANDRA | EDITOR: DYAH
Penumpang yang Lalui Bandara Sam Ratulangi di Triwulan I 2026 Tembus 513 Ribu
Menteri ESDM: Harga BBM Subsidi tak Naik Hingga Akhir Tahun 2026
KPK Periksa Dua Pejabat Bank Indonesia Soal Pengajuan Pembayaran PSBI
Bappenas Tekankan Perencanaan Sistematis untuk Hadapi Dinamika Global
63 Atlet dari Lima Provinsi Hadiri Kejurnas Freedive Indoor Serie 1 di Manado
BRIN Dorong Pengembangan PLTSa untuk Tangani Sampah di Wilayah 3T
