MANADO, 25 NOVEMBER 2025 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa sangat optimistis pada 2026 mendatang, mampu menjadi bagian dari Paritrana Award 2025.
Ini bukan tanpa alasan, bersama Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Minahasa, Pemkab Minahasa akan berkolaborasi melakukan inovasi untuk memberikan perlindungan pada para pekerja lepas nonupah. Diungkapkan oleh Wakil Bupati Minahasa Bupati Vanda Sarundajang, SS saat menghadiri “High Level Meeting Evaluasi Universal Coverage Jamsostek Kabupaten Minahasa Tahun 2025 dan Perencanaan Tahun 2026”, yang digelar pagi tadi di Manado.
“Beberapa SKPD sudah memberikan masukan untuk inovasi pada perlindungan pekerja yang ada di Minahasa. Salah satunya adalah rencana memasukan para anggota TP PKK sebagai penerima manfaat pada program BPJS Ketenagakerjaan. Mereka perempuan yang bukan menerima upah, namun memiliki tugas turun lapangan mendorong ketercapaian program Pemkab Minahasa secara langsung pada masyarakat,” terang Sarundajang pada MANADONES.
Selain itu, dia menyebut rencana mengaktifkan lagi 227 agen perisai BPJS Ketenagakerjaan di desa yang minim kontribusi untuk bisa melakukan pendataan pada para pekerja yang ada di seluruh wilayah. Saat ini, tutur Sarudajang, Bupati Minahasa sudah memberikan edaran tentang BPJS Ketenagakerjaan terutama pada para pekerja yang bekerja di proyek yang ada di Minahasa, yang menggunakan pendanaan APBD dan APBN. “Jika para pekerjanya tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan maka proses pembayaran merekan akan ditangguhkan, ini adalah penegasan dari pemerintah oleh Bupati Minahasa secara langsung,” sebut mantan anggota DPR RI ini.
Sementara, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Minahasa Stephano Liuw kembali mengingatkan pentingnya perlindungan para pekerja di Minahasa, melalui program JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan. “Saat mereka didaftarkan, itulah bukti negara hadir,” ujar Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Minahasa Stephano Liuw. Dia kemudian menjelaskan bahwa saat ini di Minahasa memiliki tiga program unggulan yang berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu program nonasn, progran aparat desa, program BPD dan progam untuk pekerja rentan, Mapalus dan Pesona, yang semuanya berjumah total 20.873 pekerja rentan.
“Dan masih ada sekira 40 an persen pekerja rentan di Minahasa nonASN yang belum dijangkau perlindungan ini, dan inilah pentingnya agen desa. Kami mendukung masukan dari Wakil Bupati untuk segera mengaktifkan para agen desa,” jelasnya,karena peluang untuk Kabupaten Minahasa masuk ke jajaran nasional Paritrana Award 2025 tahun 2026 nanti amat terbuka. “Saat ini Minahasa masuk lima besar untuk wilayah Sulut,” tambahnya.
Kegiatan ini sendiri dihadiri oleh para pimpinan SKPD seperti Asisten III Bidang Administrasi Umum Dr. Vicky Tanor, SPi, M.Si., Asisten Pemerintahan dan Kesra (Kesejahteraan Rakyat), Kepala Dinas Tenaga Kerja Drs. Joris Tumilantouw, dan Para Kepala Biro di Pemkab Minahasa. Paritrana Award sendiri adalah penghargaan tahunan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kemenko PMK dan BPJS Ketenagakerjaan, pada pemerintah daerah, desa dan kelurahan, serta pelaku usaha yang telah berhasil mengimplementasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan. (gracey wakary)
