JAKARTA, 22 OKTOBER 2025 (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Selasa (21/10). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.
1. Baleg DPR RI upayakan revisi UU Pemerintahan Aceh selesai tahun ini
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengupayakan proses pembahasan hingga pengesahan revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dapat diselesaikan tahun 2025.
“Dengan Baleg ini, kita berdoa dan bekerja keras, optimis 2025 (revisi UUPA) ini selesai,” kata Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, di Banda Aceh, Selasa.
Baca selengkapnya di sini.
2. Cak Imin pimpin puncak Hari Santri Nasional 2025 di Barus, Sumut
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akan memimpin puncak peringatan Hari Santri Nasional 2025 di titik nol peradaban Islam nusantara, yakni di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (22/10).
Ketua DPP PKB Marwan Dasopang alias Mardas mengungkapkan Cak Imin sebelum memimpin puncak acara tersebut, diagendakan terlebih dahulu berziarah ke makam salah satu ulama di Barus, yakni Syekh Mahmud.
Baca selengkapnya di sini.
3. Komisi II DPR sebut penggunaan Maung oleh menteri harus “dipaksakan”
Wakil Ketua DPR RI Dede Yusuf menilai bahwa perintah dari Presiden Prabowo Subianto terkait penggunaan kendaraan Pindad Maung untuk para menteri sebagai kendaraan dinas sehari-hari memang perlu “dipaksakan”.
Sebab, kata dia, jika para pejabat-pejabat mau menggunakan produksi dalam negeri, maka ke depan masyarakat juga bisa melihat mobil tersebut sebagai alternatif daripada produk mobil Eropa, Asia, maupun lainnya.
Baca selengkapnya di sini.
4. Fraksi PKS sebut Prabowo fokus makmurkan rakyat
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai selama satu tahun terakhir Presiden Prabowo Subianto sangat fokus menghadirkan kemakmuran untuk rakyat melalui ragam program kerja yang telah dilakukan.
“Dalam setahun ini, terlihat adanya upaya serius untuk memperkuat ketahanan nasional, menekan kesenjangan sosial, dan memperluas akses kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Kharis dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya di sini.
5. Bupati pastikan tidak ada jual beli jabatan di Bekasi
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang memastikan tidak ada praktik jual beli pada proses pengisian kursi jabatan di lingkup pemerintah daerah itu sebagaimana pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Bekasi mana. Di Kabupaten Bekasi tidak ada jual beli jabatan,” kata Ade di Cikarang, Selasa. (Pewarta: Nadia Putri Rahmani, Editor: Laode Masrafi)
