MANADO, 11 SEPTEMBER 2025 – Kota Bitung, walau belum menjadi kota atau kabupaten perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), namun menjadi salah satu barometer penting di Sulawesi utara (Sulut), yang mempengaruhi inflasi.
Ini bukan tanpa sebab, Kota Bitung memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan Kota Manado, karena pergerakan harganya cenderung mengikuti harga komoditas yang ada di Manado. Dan komoditas yang paling sering memicu fluktuasi harga di Bitung adalah cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Ini terungkap dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung dan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara (Sulut).
Dalam kegiatan yang dipimpin oleh Wakil Walikota Bitung Randito Maringka, hadir juga Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Drs Allan Mingkid, dan Kepala KPw BI Sulut Joko Supratikto.
Di kegiatan yang juga dihadiri oleh para anggota TPID Kabupaten Minut dan Kota Bitung, disampaikan perkembangan inflasi Sulut yang pada bulan Agustus 2025 mencatatkan deflasi sebesar 1,11% (mtm). Deflasi terutama didorong oleh panen raya tomat yang terjadi di Minahasa dan Minahasa Tenggara, serta cabai rawit di Bolaang Mongondow Utara dan Provinsi Gorontalo. Selain itu, harga daging babi juga menurun seiring normalisasi pasokan dari pedagang dan peternak. Meskipun terjadi deflasi, jika ditarik data yang lebih panjang, inflasi bulanan di Sulut relatif lebih bergejolak, dengan tingkat volatilitas sebesar 0,87%, lebih tinggi dibandingkan volatilitas inflasi bulanan Nasional yang sebesar 0,54%.
Kondisi ini, perlu diantisipasi secara serius karena gejolak kenaikan harga yang terlalu tinggi akan membebani konsumen, sedangkan penurunan harga yang terlalu dalam dapat merugikan petani dan produsen. Menurut Kepala KPw BI Sulut pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi menyeluruh. “Stabilitas harga pangan adalah kunci untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antar daerah, penguatan kapasitas produksi lokal, serta kelancaran distribusi harus terus kita perkuat,” ujarnya.
Selain KAD, Joko juga menekankan pentingnya Program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) sebagai salah satu inisiatif untuk memperkuat ketahanan pangan. Hingga tahun 2025, terdapat 85 kelompok tani PATUA di Sulut. Pada kesempatan yang sama, Wakil Walikota Bitung Randito menyampaikan pertemuan ini bukan sekadar forum rutin, melainkan wadah sinergi, untuk menyatukan langkah, dan memastikan masyarakat terlindungi dari gejolak harga. ”Kolaborasi adalah kunci. Tidak ada satu pihak pun yang mampu mengendalikan inflasi sendirian. Hanya dengan gotong royong kita bisa menjaga keterjangkauan harga, menjamin pasokan yang merata, serta memperkuat ketahanan pangan lokal” tuturnya.
Dia menambahkan berbagai tantangan masih dihadapi Kota Bitung, antara lain ketergantungan pada pasokan eksternal, produktivitas cabai dan bawang yang masih rendah, serta keterbatasan produksi padi. “Pemerintah Kota bersama KPwBI Provinsi Sulut dan TPID akan mendorong peningkatan produktivitas lahan pertanian, serta optimalisasi kerja sama antar daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan,” tambahnya. TPID sendiri merupakan pertemuan penting antarlembaga dalam menjaga stabilitas harga melalui distribusi, logistik, dan komunikasi dengan masyarakat. Dimana ajang ini diharapkan bisa menjaga inflasi Sulut tetap dalam sasaran nasional 2,5% ± 1%. (gracey wakary)
