MANADO, 23, NOVEMBER 2025 – Demi memperkuat langkah strategis, untuk menjaga stabilitas ekonomi jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) bersama Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan(KPw) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) belum lama ini (21/11).
Pada ajang rutin yang digelar di Kantor DPRD Minahasa Tenggara, dibahas adalah dorongan komoditas penyebab inflasi dan digitalisasipembayaran. Dimana, Wakil Bupati Mitra Fredy Tuda, yang memimpin pertemuan tersebut menye bahwa digitalisasi dan stabilitas harga adalah dua kunci ketahanan ekonomi daerah saat ini. “Digitalisasi harus bergerak lebih cepat, dan pengendalian inflasi harus dilakukan secara terencana dan terukur. Minahasa Tenggara harus menjadi daerah yang mampu menjaga kestabilan harga sekaligus memperkuat pendapatan daerah melalui sistem transaksi yang modern,” ujar Fredy didampingi para SKPD di Pemkab Mitra dan dan Sekretaris Daerah Mitra David H Lalandos.
Tim BI KPw Sulut yang dipimin oleh Deputi Kepala KPw BI Sulut Darmawan TB Hutabarat, dalam kegiatan ini memaparkan kinerja digitalisasi di Kabupaten Mitra yang menunjukkan tren positif. Menurut Analis Yunior KPw BI Sulut Tasyafa Aleysa Taufik, bahwa berdasarkan survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I 2025, Kabupaten Mitra sukses mempertahankan predikat sebagai daerah digital, dengan berhasil mempertahankan nilai 92,40% dan berada di peringkat 38 dari 70 Kabupaten di wilayah Sulawesi.
Untuk itu, guna mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, BI merekomendasikan optimalisasi anggaran ETPD, peningkatan kanal pembayaran nontunai, serta integrasi dengan kebijakan nasional seperti penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan sistem E-Tax.
Juga diuraikan oleh KPw BI Sulut melalui ekonom yuniornnya Gabriella Regina tentang pengendalian inflasi, melalui pentingnya kewaspadaan terhadap komoditas volatile food yang harganya sensitif terhadap cuaca dan distribusi. “Komoditas seperti tomat, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan beras perlu mendapat perhatian khusus karena pergerakan harganya sangat dipengaruhi pola distribusi dan musim,” jelas Regina.
Ia menekankan penerapan strategi 4K sebagai solusi utama TPID, yakni Keterjangkauan harga melalui Gerakan Pangan Murah, Ketersediaan pasokan lewat Kerjasama Antar Daerah (KAD), Kelancaran distribusi, serta Komunikasi efektif kepada publik. Pada ajang ini, Pemkab Mitra secara resmi meluncurkan pembayaran retribusi daerah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). “Langkah ini diambil untuk menutup celah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), mempercepat layanan publik, serta memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat,” tambah Lalondos. (gracey wakary)
