JAKARTA, 23 AGUSTUS 2026 (ANTARA) – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan pemerintah mengakselerasi operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra dengan mengerahkan 12.880 personel untuk upaya pemadaman, operasi modifikasi cuaca (OMC), dan pemantauan kualitas udara.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi dalam pernyataan diterima di Jakarta, Minggu, menyatakan langkah strategis ditempuh untuk penanganan yang lebih cepat dan presisi di tingkat tapak.
Langkah itu juga dilakukan untuk melokalisasi areal terdampak agar tidak meluas, serta memberikan perlindungan menyeluruh terhadap kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan aktivitas masyarakat dari ancaman asap.
“Sebagai bentuk respons cepat di lapangan, pemerintah memobilisasi kekuatan penuh sebanyak 12.880 personel gabungan dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api (MPA), pelaku usaha, hingga relawan,” ujar Ristianto.
Penempatan personel dan armada sarana pemadaman dijalankan secara dinamis, memperhitungkan secara cermat pergerakan angin, kondisi cuaca, keberadaan ekosistem gambut, aksesibilitas lokasi, serta potensi dampaknya terhadap fasilitas publik dan permukiman. Dia menjelaskan taktik lapangan mencakup patroli terpadu, pemadaman awal, pemadaman lanjutan, pembuatan sekat bakar, pendinginan area, hingga penjagaan ketat di lokasi pascapemadaman.
Aksi darat diperkuat secara taktis oleh dukungan operasi udara melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilaksanakan secara terukur memanfaatkan ketersediaan awan berdasarkan analisis BMKG. Penyiapan pesawat patroli dan pemadaman udara atau water bombing difungsikan untuk menjangkau bentang alam yang sulit diakses jalur darat serta menahan eskalasi kebakaran.
Dalam aspek dampak sosial, dia mengatakan dilakukan peningkatan pemantauan terhadap pergerakan asap dan kualitas udara secara berkala melalui koordinasi erat lintas instansi. Informasi mengenai indeks kualitas udara, jarak pandang penerbangan, kesiapsiagaan layanan kesehatan, serta penyesuaian aktivitas pendidikan diperbarui secara berkala demi keselamatan warga.
Kemenhut menggarisbawahi pentingnya langkah pencegahan sebagai kunci utama keberhasilan operasi pemadaman. Imbauan disampaikan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
Dia menambahkan, seluruh kerja keras pemadaman darat dan udara tersebut dilakukan secara terkoordinasi berdasarkan sistem pemantauan terintegrasi SiPongi Kementerian Kehutanan yang memanfaatkan pencitraan Satelit Terra-Aqua NASA. Pemerintah memberikan perhatian khusus dan pengawasan ketat pada enam provinsi prioritas rawan karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pemantauan terpadu mencakup wilayah dengan dinamika harian di Kalimantan Barat seperti Kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Sintang serta di Kalimantan Tengah yaitu Kotawaringin Timur, Kapuas, Palangka Raya. Sementara di wilayah Kalimantan Selatan pemantauan dilakukan di Tapin, Banjar, Hulu Sungai Selatan.
Sedangkan di koridor Sumatra meliputi Riau yaitu Pelalawan, Indragiri Hulu, Bengkalis dan di Jambi yaitu Sarolangun, Muaro Jambi, Merangin serta Sumatera Selatan di Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, Muara Enim. Pembaruan data titik panas (hotspot) secara aktual dapat diakses oleh publik melalui Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi pada laman https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id.
Laporan atau indikasi kejadian di lapangan dapat disampaikan secara langsung kepada posko pengendalian karhutla terdekat, BPBD, atau aparat pemerintah setempat.
Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor : Wuryanti Puspitasari
