MAKASSAR, 3 SEPTEMBER 2026 (ANTARA) – Ancaman kemarau panjang kembali mengintai Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini terkait hadirnya fenomena El Nino di pertengahan 2026. Tak main-main, fenomena ini diprediksi bertahan hingga kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang berada di atas kategori kuat.
Berdasarkan data BMKG, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang tergabung dalam zona musim kemarau. Bahkan jika melihat kondisi yang terjadi, musim kemarau di daerah yang dipimpin Gubernur Andi Sudirman Sulaiman itu bisa dikatakan datang lebih cepat dari yang diperkirakan.
Dengan statusnya sebagai salah satu lumbung padi di Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan sudah seharusnya berbenah dan dituntut segera mencari jalan keluar terbaik.
Jika dibiarkan tanpa solusi, deretan persawahan yang terpampang luas di sejumlah kabupaten seperti Kabupaten Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Barru hingga Sinjai diprediksi gagal panen atau tidak dapat berproduksi akibat terdampak kekeringan.
Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Jufri Rahman mengakui dampak El Nino diprediksi paling dirasakan oleh wilayah penghasil pertanian. Jika pasokan air di daerah sentra padi terganggu, ancaman krisis pangan bukan lagi sekadar retorika.
Melihat ancaman nyata yang membayangi para petani, Pemprov Sulsel memilih tidak tinggal diam menunggu bencana datang. Salah satu upaya dengan mempercepat penanganan jaringan irigasi melalui proyek tahunan dengan total anggaran mencapai Rp780 miliar.
Dana sebesar itu khusus untuk pembangunan jaringan irigasi baru guna mengairi 54.000 hektare sawah di berbagai kabupaten yang selama ini dikenal sebagai penyumbang beras nasional. Daerah irigasi yang dibangunkan jaringan irigasi baru itu, antara lain, Unyi, Lanca, Jaling, Salomekko, Leworeng di Kabupaten Soppeng, Cilellang dan Cenrana di Kabupaten Wajo.
Sejumlah daerah irigasi yang tersebar di tiga kabupaten itu bahkan telah dimulai pengerjaannya sejak April 2026, beberapa bulan sebelum BMKG mengeluarkan rilis resmi musim kemarau. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara resmi meletakkan batu pertama rehabilitasi daerah irigasi paket 2 dengan total anggaran Rp77 miliar untuk mengembalikan fungsi irigasi yang rusak lebih dari 50 persen.
Paket 1 mencakup Kabupaten Maros, Gowa, Bulukumba, dan Sinjai dengan total anggaran sekitar Rp93 miliar. Paket 4 di wilayah Luwu Raya mendapatkan anggaran Rp120 miliar untuk peningkatan jaringan 13 ribu hektare. Wilayah Luwu Raya mencakup Kabupaten Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja hingga Kabupaten Enrekang.
Khusus di Luwu Utara, program ini bahkan ditargetkan mampu menjangkau sekitar 6.400 hektare lahan persawahan yang akan terintegrasi dengan sistem irigasi yang lebih baik setelah proyek rampung. Selanjutnya menyasar tiga irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang yang juga menjadi daerah penyokong besar Sulsel yakni Bendung Torere Bendung daerah irigasi Bilokka serta daerah irigas Alekaraja di Kecamatan Watang Pulu.
Semua yang dilakukan Pemprov Sulsel melalui proyek tahun jamak merupakan bentuk komitmen dan perhatian dari pemerintah setempat dalam menjaga kedaulatan pangan Sulawesi Selatan melalui peningkatan kualitas jaringan irigasi di tengah ancaman El Nino.
Pemprov Sulawesi Selatan juga memastikan akan mengawasi setiap pengerjaan proyek perbaikan irigasi agar bisa rampung sesuai jadwal yang direncanakan sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani di wilayah tersebut. “Kami berharap seluruh proses pengerjaan dapat berjalan sesuai rencana dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Angin segar dari Sidrap
Di tengah bayang-bayang fenomena El Nino yang menebar kekhawatiran bagi sektor pertanian nasional, kabar menyejukkan justru berembus dari Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan.
Daerah yang masyhur dengan julukan Bumi Nene Mallomo ini membuktikan ketangguhannya. Ancaman kekeringan ekstrem rupanya tak sanggup melumpuhkan roda produksi padi mereka. ”Dampak El Nino memang ada, tetapi tidak berpengaruh besar pada hasil panen di Sidrap,” kata Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif.
Sebagai salah satu penyokong beras utama di level regional maupun nasional, Sidrap memiliki 188.325 hektare total luas wilayah dengan 52.227 hektare di antaranya merupakan lahan persawahan produktif. Terdiri atas 34 ribuan hektare sawah irigasi dan 22 ribuan hektare sawah tadah hujan.
Secara umum, Sidrap mampu mengamankan pasokan Gabah Kering Panen (GKP) berkisar 434.000 hingga 663.000 ton per tahun. Di masa cuaca normal maupun kering, produktivitasnya relatif stabil yakni rata-rata hasil panen 10–12 ton gabah per hektare.
Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae mampu mengaplikasikan sistem IP300 dengan panen tiga kali setahun di 52 hektare sawah, dan berhasil mencetak hasil 10–12,3 ton gabah per hektare meski dihantam kekeringan.
Begitupun Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, petani setempat berhasil mengamankan panen 10 ton gabah per hektare dengan nilai omzet mencapai Rp83 juta dalam sekali panen. Serta Desa Padangloang, Kecamatan Dua Pitue, dengan lahan seluas 481 hektare konsisten menyumbang rerata 10 ton gabah per hektare.
Daya tahan Sidrap dalam menghadapi fenomena iklim tak lepas dari langkah proaktif yang diambil pemerintah setempat. Lewat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP), pasokan air ke sawah warga tetap terjaga berkat kolaborasi strategi di antaranya bantuan pompanisasi program listrik masuk desa.
Termasuk dukungan proyek penanganan daerah irigasi Pemprov Sulsel di tiga titik vital, Bendung Torere, Bilokka, dan Alekaraja di Kecamatan Watang Pulu, Sidrap. Proyek ini diharapkan semakin memperkuat dan menjaga status daerah ini sebagai lumbung pangan kebanggaan Sulawesi Selatan.
Oleh Abdul Kadir
Editor : Sapto Heru Purnomojoyo
