JAKARTA, 14 OKTOBER 2026 (ANTARA) – Potensi sektor ini dinilai besar, seiring proyeksi belanja konsumen muslim global yang hampir mencapai 3,6 triliun dolar AS pada 2029 serta aset keuangan syariah global sebesar 9,72 triliun dolar AS.
Untuk mengembangkan ekonomi syariah, pemerintah menempuh lima arah strategi, yakni penguatan industri halal dan UMKM halal, peningkatan ekspor dan kerja sama internasional, penguatan ekosistem halal, pengembangan keuangan syariah, serta penguatan dana sosial syariah.
Dalam penguatan industri halal dan UMKM, Dradjad turut menyoroti potensi pelaku usaha ultra mikro yang perlu didorong agar dapat berkembang dalam ekosistem halal. Selain itu, menurutnya, kerja sama internasional juga dinilai penting agar Indonesia mampu bersaing di pasar global.
Dalam hal ini, pemerintah juga berupaya memperluas akses pasar produk halal melalui perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) yang telah berlaku, serta perundingan dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Türkiye, Pakistan, Bangladesh, dan Tunisia.
Sementara penguatan ekosistem halal perlu dilakukan di seluruh lapisan industri, disertai pengembangan keuangan syariah melalui dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dradjad menyebut industri halal telah menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional. Rantai nilai halal menyumbang hampir 25 persen terhadap PDB atau sekitar Rp1.524 triliun pada kuartal IV 2025. Adapun ekspor produk halal tumbuh 23 persen sepanjang 2025 menjadi 63,4 miliar dolar AS.
Ekosistem halal nasional juga terus berkembang. Ia menyebutkan bahwa Indonesia telah menerbitkan 4,4 juta sertifikat halal yang mencakup 14,6 juta produk. Selain itu, sebanyak 39 negara mitra telah mengakui sertifikasi halal melalui mekanisme mutual recognition agreement (MRA), sementara Indonesia memiliki empat kawasan industri halal dan kawasan ekonomi khusus (KEK).
Di tingkat global, Indonesia menempati peringkat kedua dunia dalam pariwisata ramah muslim berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2026 dan peringkat pertama dunia dalam sektor fesyen muslim. Meski demikian, pemerintah mengakui bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi pekerjaan rumah.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, tingkat literasi keuangan syariah tercatat sebesar 43,07 persen, sedangkan tingkat inklusinya baru mencapai 13,24 persen.“Kita masih punya PR, teman-teman OJK dan teman-teman BI bahwa inklusi dan literasi keuangan syariah masih menjadi pekerjaan rumah,” kata Dradjad.
Secara keseluruhan, Dradjad juga mengingatkan bahwa ekonomi syariah perlu untuk tidak hanya dipandang berlandaskan nilai-nilai agama, tetapi juga memuat prinsip universal berupa perdagangan yang adil.Dengan menjamin rantai pasok yang memenuhi prinsip halalan thayyiban, ekonomi syariah diharapkan mampu mendorong terciptanya perdagangan yang adil bagi seluruh pihak.
Oleh Rizka Khaerunnisa
Editor : Agus Salim
