MANADO, 18 DESEMBER 2025 – Capaian baik dalam memberikan rasa aman pada pekerja di daerahnya, dibukukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Bolaang Mongondouw (Bolmong) dan Bolmong Selatan (Bolsel), Mitra dan Kota Manado melalui perlindungan program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.
Ini terungkap dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) Universal Coverage Jamsostek (UCJ) 2025, yang digelar pagi tadi di Manado, oleh BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi utara (Sulut). Dimana, dalam Monev yang bertujuan untuk memastikan setiap pemerintah daerah, mematuhi regulasi perlindungan pekerja, terutama bagi tenaga non-ASN dan pekerja rentan, BPJS Ketenagakerjaan Sulut membeberkan peta capaian perlindungan jaminan sosial di 15 kabupaten dan kota se-Sulut.
Dalam evaluasi tahun 2025, muncul persaingan ketat dalam capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) antar wilayah. Dimana lima daerah dengan tingkat UCJ diraih oleh Kepulauan Talaud (98,07%), disusul oleh Bolaang Mongondow Selatan (93,64%), Bolaang Mongondow (88,35%), Minahasa Tenggara (87,76%), dan Kota Manado (81,14%). “Monitoring ini penting untuk melihat sejauh mana komitmen kepala daerah dalam menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021. Kami memberikan apresiasi bagi daerah dengan cakupan kepesertaan tinggi, namun juga memberikan catatan kritis bagi wilayah yang realisasinya masih di bawah target,” ujar Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulut Maulana Anshari Siregar.
Sebaliknya, BPJS Ketenagakerjaan juga menyoroti lima daerah dengan capaian terendah, yaitu Kota Tomohon (56,09%), Kota Kotamobagu (55,47%), Minahasa Selatan (49,47%), Bolaang Mongondow Timur (47%), dan posisi terbawah diduduki Bolaang Mongondow Utara dengan 39,85%.
Siregar juga menegaskan pentingnya dukungan APBD dalam melindungi pekerja rentan sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2025. “Harapannya, tahun depan pembiayaan dari pemerintah daerah dapat terus berlanjut bahkan ditingkatkan agar predikat perlindungan menyeluruh dapat tercapai di seluruh wilayah Sulut,” ujarnya, dalam sambutan pada kegiatan yang dihadiri oleh kepala daerah di 15 kabupaten dan kota di Sulut, serta Kepala Kejaksaan tinggi dan Kepala kejaksaan negeri di kabupaten kota yang ada di Sulut. (gracey wakary)
