JAKARTA, 28 JULI 2026 (ANTARA) – Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat bekerja, belajar, berbelanja, hingga berinteraksi dengan pemerintah.
Perubahan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga mulai dirasakan hingga ke tingkat desa. Karena itu, kemampuan memahami dan memanfaatkan teknologi digital menjadi hal yang semakin penting bagi pemerintah desa.
Saat ini, melek digital bukan hanya berarti bisa menggunakan komputer atau telepon pintar. Melek digital juga berarti mampu mencari informasi yang benar, menggunakan teknologi secara bijak, menjaga keamanan data, serta memanfaatkan berbagai aplikasi untuk mempermudah pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat.
Bagi pemerintah desa, kemampuan tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tanpa kemampuan digital yang memadai, berbagai program digitalisasi yang telah dibangun pemerintah berisiko tidak berjalan optimal.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus mendorong pembangunan desa berbasis teknologi melalui pengembangan Sistem Informasi Desa (SID), digitalisasi layanan administrasi, serta perluasan infrastruktur telekomunikasi hingga ke wilayah perdesaan.
Upaya ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2025 mencatat terdapat 75.266 desa di Indonesia yang menjadi sasaran pembangunan dan transformasi digital, sementara data BPS menunjukkan mayoritas desa telah terjangkau jaringan internet berkecepatan tinggi dan layanan seluler yang memadai.
Namun, keberhasilan program digitalisasi desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, melainkan juga oleh kemampuan aparatur desa dalam menggunakannya. Di berbagai daerah masih ditemukan perangkat desa yang belum terbiasa mengoperasikan aplikasi pelayanan publik, mengelola data secara digital, maupun memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses perencanaan, pelaporan, dan pengambilan keputusan.
Kondisi ini menyebabkan pelayanan administrasi kepada masyarakat sering kali berjalan kurang efisien dan manfaat teknologi yang telah disediakan belum dirasakan secara optimal. Padahal, tingkat penggunaan internet masyarakat Indonesia terus meningkat dan pada 2024 telah mencapai 72,78 persen penduduk, menunjukkan bahwa kebutuhan akan layanan publik yang cepat, mudah, dan berbasis digital semakin tinggi.
Oleh karena itu, peningkatan kompetensi digital aparatur desa menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang modern, efektif, dan responsif. Tanpa sumber daya manusia yang memiliki literasi digital yang memadai, berbagai investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan sistem digital berisiko tidak menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.
Selain meningkatkan pelayanan, kemampuan digital juga dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka. Melalui website, media sosial, atau aplikasi desa, pemerintah dapat menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana desa, perkembangan pembangunan, maupun berbagai program yang sedang dijalankan. Keterbukaan seperti ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi warga dalam pembangunan desa.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai bahwa keberhasilan layanan pemerintah berbasis digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia yang menggunakannya. Pemerintah yang memiliki kemampuan digital yang baik akan lebih mudah memberikan layanan yang cepat, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan United Nations Development Programme (UNDP). Menurut lembaga tersebut, kemampuan digital masyarakat dan aparatur pemerintah menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelayanan publik berbasis teknologi. Tanpa kemampuan yang memadai, penggunaan teknologi justru dapat menciptakan kesenjangan baru karena tidak semua pihak mampu memanfaatkannya dengan baik.
Karena itu, peningkatan kemampuan digital bagi perangkat desa tidak boleh dianggap sebagai kegiatan pelatihan biasa. Upaya ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa. Aparatur desa perlu memahami cara mengelola data, menggunakan aplikasi pemerintahan, menjaga keamanan informasi, hingga berkomunikasi secara efektif melalui media digital.
Belajar dari negara lain, Estonia merupakan salah satu contoh keberhasilan pembangunan pemerintahan digital. Negara kecil di Eropa tersebut dikenal sebagai salah satu negara paling maju dalam pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik. Berbagai layanan pemerintah, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga layanan usaha, dapat diakses secara daring oleh masyarakat.
Keberhasilan Estonia tidak hanya didukung oleh jaringan teknologi yang baik, tetapi juga oleh kemampuan digital masyarakat dan aparaturnya. Pemerintah secara konsisten memberikan pendidikan dan pelatihan digital sehingga masyarakat terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya, berbagai layanan publik dapat berjalan lebih cepat, mudah, dan efisien.
Pelajaran penting dari Estonia adalah bahwa pembangunan digital harus dimulai dari manusianya terlebih dahulu. Teknologi yang canggih tidak akan memberikan manfaat jika pengguna tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengoperasikannya.
Contoh lain dapat ditemukan di Singapura. Melalui program Smart Nation, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dan pegawai pemerintah dalam memanfaatkan teknologi. Berbagai pelatihan rutin diselenggarakan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti perkembangan teknologi dan memperoleh manfaat yang sama.
Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah komputer, aplikasi, atau jaringan internet yang tersedia. Faktor yang paling menentukan adalah kemampuan manusia yang menggunakan teknologi tersebut.
Bagi Indonesia, hal ini sangat relevan karena desa merupakan ujung tombak pelayanan publik. Sebagian besar masyarakat pertama kali berhubungan dengan pemerintah melalui kantor desa. Oleh sebab itu, kualitas pelayanan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan perangkat desanya.
Ketika aparatur desa memiliki kemampuan digital yang baik, pekerjaan menjadi lebih cepat dan akurat. Data dapat dikelola dengan lebih tertib, pelayanan dapat diberikan dalam waktu yang lebih singkat, dan berbagai keputusan dapat dibuat berdasarkan informasi yang lebih lengkap.
Kemampuan digital juga penting untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko di dunia digital. Saat ini, penyebaran berita bohong, penipuan melalui internet, pencurian data pribadi, dan kejahatan siber semakin sering terjadi. Aparatur desa yang melek digital akan lebih mampu mengenali informasi yang tidak benar serta melindungi data dan informasi milik masyarakat.
Ke depan, pembangunan desa akan semakin erat kaitannya dengan teknologi. Berbagai program, seperti desa digital, desa pintar, serta pengembangan ekonomi berbasis teknologi membutuhkan aparatur yang siap mengikuti perubahan. Karena itu, peningkatan kemampuan digital harus menjadi bagian penting dalam pengembangan sumber daya manusia di tingkat desa.
Pada akhirnya, melek digital bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan utama bagi pemerintahan desa. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan teknologi selalu diawali oleh kemampuan manusia yang menggunakannya. Ketika perangkat desa mampu memanfaatkan teknologi dengan baik, pelayanan publik akan menjadi lebih cepat, lebih terbuka, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi penggerak kemajuan dan pembangunan di era digital.
*) Dr Joko Rurianto, praktisi telekomunikasi, aktif menulis jurnal pemasaran strategis dan literasi teknologi digital dalam praktik bisnis modern
Oleh Dr Joko Rurianto *)
Editor : Masuki M Astro
