MANADO, 24 FEBRUARI 2024 – Area lahan Pantai Pal yang ada di kawasan Desa Marinsow ternyata, masih menjadi area yang belum sepenuhnya bisa dikembangkan oleh masyarakat sekitar.
Pasalnya, kawasan pariwisata unggulan ini, masih berstatus sebagai tanah negara. “Ini membuat kami, masyarakat desa sulit untuk melakukan hal hal yang menarik, karena status tanah tersebut,” ujar Kepala Desa Marinsow Gabriel Tamasengge di Working Group Discussion dalam lokakarya tentang Pendekatan Inovatif bagi Pengembangan Wisata Pesisir Berkelanjutan di Sulawesi Utara (Sulut), yang digelar oleh Internationl Labour Organization (ILO) yang bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Politeknik Negeri Manado dan Universitas Klabat, sore kemarin di Sintesa Peninsula Hotel Manado.
Dia kemudian menyebutkan dirinya, sebagai pemimpin desa sudah pernah menyampaikan pada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Minut untuk warga desa diberikan akses hak atas tanah yang ada di pantai tersebut. “Saya pun pernah menyurat ke Presiden RI, agar kami diberikan hak untuk melakukan pembangunan di kawasan pantai. Namun, belum mendapatkan jawaban sesuai selain penjelasan bahwa tanah tersebut masuk dalam tanah negara yang dikelola oleh BUMN,” tambahnya.
Sementara itu, Wenny Mirah dari Desa Tiwoho juga mengungkapkan hal yang sama, karena area wisatanya masih masuk dalam kawasan Taman Nasional Bunaken yang masuk dalam renstra Dewan Pengeloaan Taman Nasional Bunaken (DPTNB). Masukan dari kedua desa ini, kemudian dibahas oleh para mitra lokal dari ILO yaitu tim dari Politeknik Negeri Manado dan Universitas Klabat. “Apa yang menjadi kendala, bisa kita sama sama tangani. Masalah di Marinsow memang sedikit pelik karena berhubungan dengan pemeritah pusat. Namun hal ini bukan berarti menghentikan aktivitas wisata disana. Pantaipun bisa dibuat menarik dengan tampilan natural,” terang Dosen dan trainer dari Politeknik Negeri Manado Arthur Karwur.
Selain itu, Abraham Lelengboto trainer dan dosen Unklab memberikan masukan agar apa yang dilakukan desa desa yang masuk kawasan peyanggah taman laut Bunaken,sebaiknya menyurat untuk permohonan ijin pembangunan kawasan lingkungan seperti kawasan wisata Hutan Mangrove di Tiwoho. “Kolaborasi dan saling dukung sangat dibutuhkan untuk kemajuan Program ILO. Dan semua ini bisa sama sama diskusikan dengan mitra yang ada sekelas perguruan tinggi,” tambah Richard Harper dari University of Gloucestershire, Inggris yang juga ikut serta dalam Working Group Discussion yang dibagi dalam tiga kelompok ini.
Pada MANADONES, Chief Technical Adviser ILO untuk Proyek Skills for Prosperity (SfP) di Indonesia, Mary Kent didampingi Irfan Afandi dari ILO Jakarta mengungkapkan bahwa Working Group Discussion sangat pentin, karena akan untuk menghasilkan rekomendasi untuk program Ekonomi Biru atau Blue Economy dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sulawesi Utara (Sulut).
Dia juga menjelaskan, sejak tahun 2020, ILO telah melaksanakan Proyek Skills for Prosperity (SfP) di Indonesia yang didanai oleh Pemerintah Inggris. Proyek ini bertujuan meningkatkan kebijakan dan sistempengembangan keterampilan Indonesia serta kemampuan kerja dan kesiapan masa depan perempuan dan laki-laki muda termasuk mereka yang berasal dari kelompok kurang beruntung yang bercita-cita mengejar dan meningkatkan karir di industri maritim. “Di bawah komponen EQUITY, proyek ini bertujuan meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat kurang beruntung di wilayah pesisir,” terang Kent.
Proyek ini, juga mengandeng Politeknik Negeri Manado dan Universitas Klabat (UNKLAB), dan berfokus pada peningkatan kapasitas dan bantuan teknis untuk memberikan peluang ekonomi dalam pariwisata berkelanjutan bagi empat desa pesisir di Minahasa Utara yaitu Desa Budo, Tiwoho, Marinsow dan Pulisan. (gracey wakary)
