Para Capres dan Cawapres Jangan Lupakan Penyandang Disabilitas ini 10 Poin dari Pokja KNO Penyandang Disabilitas

Para penyandang disabilitas Kota Manado saat menerima pelatihan pijat olahraga di Sentra Tumou Tou Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos).

MANADO, 2 FEBRUARI 2024 – Para penyandang disabilitas, akan ikut memberikan suara dalam Pemilu ini mencapai angka 28 juta jiwa, atau 10% dari penduduk Indonesia, karena sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu 2024.

 

Bacaan Lainnya

Untuk itu, amat penting juga para calon presiden dan wakil presiden yang akan maju dalam Pemilu ini, tidak melupakan hak hak penyandang disabilitas dalam visi misi dan program-program yang akan dijalankan. Untuk itu, dalam siaran pers Kelompok Kerja (Pokja) Koalisi Nasional Organisasi (KNO) Penyandang Disabilitas, usai menggelar acara “Penyandang Disabilitas Konstituen Negara, Dialog Publik Tim Pemenangan Capres dan Cawapres 2024”, di Jakarta, diusulkan pada para Capres dan Cawapres 2024-2029 menuju Pembangunan yang Inklusif dibagi dalam 10 poin.

  1. Alihkan fungsi koordinasi bidang disabilitas dari Kementerian Sosial, kepada kementerian atau jabatan yang dapat melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga.
  2. Perkuat Posisi Komisi Nasional Disabilitas menjadi Lembaga Non Struktural Sesuai Amanat UU Penyandang Disabilitas.
  3. Lengkapi data disabilitas dalam administrasi kependudukan dan laksanakan pendataan khusus penyandang disabilitas, karena data melalui administrasi kependudukan akan menjadi informasi dasar untuk mengetahui penyandang disabilitas sebagai seorang individu, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan secara utuh dan tepat sasaran.
  4. Sahkan Peraturan Pemerintah tentang konsesi dan insentif sebagai pelaksanaan dari UU Penyandang Disabilitas.
  5. Pastikan kuota tenaga kerja bagi penyandang disabilitas tercapai dan hapus syarat pekerjaan yang diskriminatif. Ini merujuk pada Pasal 53 UU Penyandang Disabilitas telah mengatur perihal kuota tenaga kerja bagi penyandang disabilitas di Pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD adalah sebanyak 2%; sedangkan di perusahaan swasta sebesar 1%.
  6. Penuhi kebutuhan guru pendamping khusus untuk pendidikan inklusif dan pendidikan khusus, karena sistem pendidikan yang belum inklusif dikarenakan pengadaan jumlah tenaga Guru Pembimbing Khusus (GPK), belum memenuhi standar mutu Pendidikan inklusif.
  7. Sistim Perlindungan sosial harus mengeksplisitkan Penyandang Disabilitas sebagai penerima tanpa persyaratan apapun secara individu.
  8. Wujudlkan aksesibilitas pada seluruh fasilitas public, dimana aksesbilitas pada bangunan umum harus dipastikan terimplementasi pada strategi Pembangunan 5 tahun dengan cara mematuhi persyaratan Kemudahan Pembangunan Gedung berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/2017.
  9. Masukan penyandang disabilitas dalam kelompok penerima bantuan hukum, karena pada saat ini penerima bantuan hukum masih difokuskan kepada masyarakat miskin, padahal ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, maka diperlukan.
  10. Peningkatan kualitas BPJS Kesehatan dalam penyediaan alat bantu, dimana harus memastikan kualitas alat Bantu kemandirian Disabilitas seperti kursi roda, alat bantu dengar, alat penyanggah tubuh dan lain sebagainya adalah produk yang bekualitas, berstandar dan berjaminan serta bergaransi dapat digunakan minimal 5 tahun. Dalam jaminan layanan publik di Rumah Sakit. Seperti layanan rawat inap, penyandang disabilitas dijamin fleksibilitas hari rawat inapnya. (graceywakary)
Baca juga  Bandara Sam Ratulangi Ditutup lagi Hingga Pukul 18.00 Wita

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *