MANADO, 18 MARET 2025 – Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), Idul Fitri tinggal menghitung hari, untuk itu kebutuhan komoditas pangan harus mampu dipenuhi.
Inilah, yang menjadi topik utama pembahasan dalam High Level Meeting (HLM) – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kotamobagu dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi utara (Sulut), yang digelar di Ruang Pertemuan Wakil Wali Kota (Wawali) Kotamobagu, kemarin pagi (17/3). Kepala BI Perwakilan Sulut Andry Prasmuko yang hadir langsung dalam HLM – TPID, menyebut tentang ketersediaan bahan dan komoditas pangan pokok menjelang hari besar ini harus disiapkan. Untuk itu, perlu dukungan dan sinergi semua pihak baik pemerintah kota (Pemkot) Kotamobagu, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama BI.
Tidak ketinggalan, Prasmuko juga menjelaskan kehadiran Gerakan Pangan Murah (GPM) yang belum lama ini digelar, bisa menenangkan masyarakat. “GPM bisa memberikan kepercayaan masyarakat tentang ketersediaan semua kebutuhan pokok dan komoditas pangan, jelang dan saat Idul Fitri nanti. Dan mendorong masyarakat tidak panic buying, atau membeli berlebihan,” kata Prasmuko dalam HLM – TPID yang dihadiri langsung oleh Wawali Kotamobagu Rendy Mangkat, Asisten II Pemkot Kotamobagu Adnan Masinae, Kepala Perum Bulog Sub Divre Bolaang Mongondow Ismail Azis, Kepala BPS Kotamobagu Jasni Makalunsenge dan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di Pemkot Kotamobagu.
Sebelumnya, Kepala BPS Kotamobagu Jasni telah memaparkan data selama periode 2020 – 2024, inflasi di Kotamobagu masih terkendali, dan inflasi tertinggi saat Ramadhan 2024 lalu yaitu dikisaran 1,72 atau tidak pernah melewati angka 2,5. Tidak ketinggalan diungkap juga dalam 5 tahun terakhir ini, harga 3 komoditas seperti yaitu cabai, tomat dan gula pasir sering mengalami volatile (atau harganya yang berubah dengan cepat).
Dalam HLM – TPID ini, terungkap juga adanya alih fungsi lahan untuk komoditas pangan ke komoditas yang bukan pangan, nilam. Tidak tanggung tanggung, alih fungsi lahan untuk penanaman tanaman nilam membuat lahan produktif untuk komoditas pangan pun berkurang hingga 120,55 Ha. “Ini juga menjadi salah satu penyebab beberapa komoditas pangan dan komoditas lainnya mengalami penurunan selain masalah hama dan penyakit serta cuaca dan iklim yang terjadi sejak akhir tahun hingga awal tahun ini,” jelas Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Perikanan Kotamobagu Fenty Dilasandi Miftah.
Masalah harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng (migor) curah juga terjadi di Kotamobagu, juga dibahas pada kegiatan yang dimulai sejak pagi hari. Dimana HET sebesar Rp14.700 per liter, sangat sulit ditemui di pasar umum yang ada di Kotamobagu, harga yang ada sebesar Rp17.000 – Rp20.000. “Khusus migor Minyak Kita masih sulit didapatkan ketersediaan dengan harga HET,” ungkap Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu Johan Sofian Boulu, sembari menjelaskan kelangkaan Minyak Kita akibat ketidakmampuan para pengecer menggunakan aplikasi SIMIRAH, hingga membuat mereka mencari ke distributor yang ada di Sulawesi tengah, yang mengakibatkan biaya operasional dimasukkan dalam harga migor ini.
Walau begitu, Kepala Perum Bulog Sub Divre Bolaang Mongondow Ismail Azis memastikan ketersediaan beras SPHP, usai adanya pembatasan yang dilakukan beberapa waktu lalu. “Beras SPHP bisa dicari dan dibeli di Rumah Pangan Kita atau RPK Bulog dan di instansi terkait pemerintah dengan harga yang ada kini,” jamin Azis. Wawali berharap BI Perwakilan Sulut, tetap bersama sama bersinergi dengan Pemkot Kotamobagu bukan hanya kesiagaan HKBN tetapi. “Kerja sama ini kami sangat harapkan. Dan kiranya akan terus terjalin,” tutup Mangkat. (graceywakary)
