MANADO, 17 JULI 2025 – Sebanyak 60 pejabat utama yang ada di kabupaten kota di Sulawesi utara (Sulut), pagi tadi hadir langsung dalam “Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi”, pada semester I Tahun 2025.
Pada agenda yang digelar di Luwansa Hotel Manado, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado Muniarti menjelaskan lagi tentang pentingnya perlindungan pada para pekerja terutama yang ada disektor konstruksi. Muniarti mengungkapkan dari evaluasi pusat, capaian perlindungan pada para pekerja disektor ini masih rendah. Padahal telah ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, ungkapnya. “Kita berdosa, jika tak memberikan perlindunan pada para pekerja konstruksi, padahal itu jadi kewajiban, mohob kira sama sama benahi,” katanya.
Beberapa pejabat ini pun mengungkapkan alasan mereka yang belum memprioritaskan perlindungan pada pekerja konstruksi yang ada dalam proyek proyek pemerintah. “Adanya aturan efisiensi anggaran yang telah diberlakukan sejak Januari lalu yang membuat kami harus ikat pinggang,” ungkap Kepala Inspektorat Minahasa selatan (Minsel) Hendra Pandeinuwu yang mendampingi Sekretaris Kabupaten Minsel, Glady Kawatu, Kepala Dinas PUPR Minsel dan Kepala Dinas tenaga Kerja Minsel.
Ini langsung mendapat tanggapan dari Muniarti yang menyebut, proses untuk pembayaran iuran pada para pekerja, bukan dibebankan pada pemerintah, tapi pada perusahaan kontraktor pemenang proyek konstruksi daerah. Kami bukan membebani pemerintah. BPJS Ketenagakerjaan adalah hadir untuk melindungi dan menyembuhkan para pekerja, dan bukan untuk untung untungan,”urainya.
Muniarti juga mengungkap bahwa ada kasus yang terjadi belum lama ni menimpa pekerja konstruksi yang membuat pekerja tersebut mengalami proses penyembuhan panjang di RS dan dengan perlindungan di program BPJS Ketenagakerjaan, pekerja tersebut masih menjalani proses pemulihan yang biaya besarannya selama berbulan bulan telah mencapai Rp9 miliar. “Dan kami tetap membantu sesuai dengan program jaminan yang dibayarkan baginya,” terangnya. (gracey wakary)
