JAKARTA, 18 SEPTEMBER 2025 (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan sebanyak 141 satuan tugas (satgas) dibentuk untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Satgas konsentrasi di 3T, ada 141 satgas di tingkat kabupaten yang ada, mereka tugas utamanya memfasilitasi mulai dari menyiapkan lahan untuk SPPG, entah dari pemerintah daerah maupun mitra,” katanya dalam penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Kamis.
Mendagri menjelaskan, tugas masing-masing satgas juga menyampaikan usulan titik-titik pembangunan SPPG mengingat di wilayah 3T, lanskap alamnya sebagian besar merupakan hutan atau pulau-pulau di tengah laut. Tito menegaskan, sesuai dengan kesepakatan, Kementerian PU akan membangun SPPG, sementara Kemendagri menyiapkan daerah-daerah yang menjadi target pembangunan serta tanahnya.
“Ada 806 yang memenuhi syarat, 264 dibangun PU, 542 diserahkan kepada BGN, apakah akan menggandeng pemerintah daerah atau mitra. Kita menyesuaikan definisi 3T sesuai Peraturan Presiden di 62 kabupaten, kita akan bantu all out,” ujar dia. Mendagri juga mengemukakan, petugas BGN di daerah akan berperan penting menetapkan standardisasi serta rekrutmen karyawan di masing-masing SPPG.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan hingga saat ini telah berdiri 8.344 SPPG yang 100 persen didanai oleh masyarakat. Untuk wilayah aglomerasi dan 3T, BGN menerapkan dua strategi, di daerah aglomerasi dengan mengandalkan kemitraan dari berbagai pihak baik TNI, Muhammadiyah, maupun asosiasi pengusaha.
“Sudah terdaftar 29 ribu (mitra) dengan total penerima manfaat di masing-masing SPPG atas 1.000 orang, langkah yang kami lakukan bagaimana mempercepat proses verifikasinya karena tiap hari kita bisa memverifikasi 100-150 SPPG,” paparnya. Dadan menambahkan, strategi kedua untuk daerah terpencil yang mitranya tidak sampai 1.000, maka setiap pemerintah daerah membentuk satuan tugas sesuai arahan Mendagri untuk mendaftar berapa jumlah SPPG yang bisa dibangun.
Oleh Lintang Budiyanti Prameswari
Editor : Nurul Hayat
