MANADO, 28 OKTOBER 2025 – Kolaborasi, dan kerjasama antarpemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI), menjadi kunci penguatan ketahanan pangan di kawasan wilayah kepulauan Sulawesi Maluku dan Papua atau yang kini disebut Sulampua.
Ini disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ricky P Gozali, dalam sambutannya secara daring di Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025, yang digelag di Kantor Perwakilan (KPw) BI Sulut, di Manado kemarin. “Melalui sinergi peningkatan produksi, efisiensi distribusi, dan dukungan digitalisasi, kita jaga harga pangan tetap stabil, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” kata Ricky dikegiatan yang dihadiri oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus, para perwakilan pemerintah provinsi di kawasan Sulampua.
Deputi Gubernur Ricky juga mengapresiasi kerja cepat seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dalam menjaga inflasi nasional di level 2,65% (yoy) pada September 2025. Ia menekankan pengendalian inflasi pangan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga, tetapi juga erat dengan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk pangan. Ricky mengajak seluruh pihak memperkuat pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Operasi Pasar dengan prinsip “Tiga Tepat” tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu. “Melalui prinsip ini, intervensi pengendalian harga akan semakin efektif, terutama komoditas strategis seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan ikan segar,” sebutnya.
Selain itu, percepatan distribusi intra dan antarwilayah melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) terus diperkuat guna memastikan pasokan mencukupi, khususnya di wilayah kepulauan dan pegunungan yang rawan gangguan logistik. Menutup sambutannya, Ricky menyampaikan agar seluruh agenda tersebut disinergikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), selaras dengan upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, didukung oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pelaku usaha lokal sebagai penguat rantai pasok daerah.
Gubernur Yulius Selvanus, dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya memperkuat sinergi yang telah terjalin agar pengendalian inflasi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama dari provinsi hingga kabupaten/kota se-Sulampua,” tutur gubernur. Dengan peran Sulawesi sebagai lumbung pangan Kawasan Timur Indonesia, TPID dapat proaktif memetakan wilayah surplus dan defisit serta memperkuat kerja sama antar daerah melalui skema business-to-business (B2B) untuk meningkatkan efisiensi distribusi. (gracey wakary)
