JAKARTA, 17 NOVEMBER 2026 (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pemberian uang untuk Bupati Bolaang Mongondow Utara nonaktif berinisial SL.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah mendalami hal tersebut dengan memeriksa tiga anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berinisial MAC, RM, dan NSS sebagai saksi pada 16 November 2026.
“Ketiga saksi hadir, dan didalami atas pengetahuannya soal adanya pemberian fee (uang) proyek untuk kepentingan Bupati,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa. Kasus tersebut bermula saat KPK pada 21 September 2026 menangkap SL dan 13 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan.
Sehari setelahnya, KPK menetapkan SL sebagai tersangka tunggal pada kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. KPK juga menyita uang tunai berjumlah Rp200 juta terkait kasus tersebut.
Menurut KPK, SL diduga melakukan dugaan korupsi sejak menjabat sebagai Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2023-2024, dan saat menjadi Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2025-2030. Dalam kurun waktu tersebut, KPK menduga SL memeras pihak swasta untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV dan meraih Rp130 juta. KPK juga menduga SL memperoleh gratifikasi sebanyak Rp11,14 miliar selama 2023-2026.
Oleh Rio Feisal
Editor : Benardy Ferdiansyah






