Pemprov Sulut Cetak Hattrick WTP

MANADO – Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) patut diapresiasi. Untuk ketiga kalinya dibawah pimpinan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemerika Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Pada Senin (27/5) kemarin, di Kantor DPRD Sulut, Ketua VI  BPK RI Harry Ashar Aziz membacakan dan menyerahkan dokumen  LHP kepada Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan Gubernur Olly Dondokambey dalam rapat paripurna. Harry menyatakan, capaian WTP ini untuk ketiga kalinya di era pemimpin daerah saat ini dapat disaksikan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulut.

Bacaan Lainnya
Baca juga  Di Rusia OD akan jadi Narsum di EEF 2023
Lagi lagi Wajar Tanpa Pengecualian diraih oleh Pemprov Sulut. Tata kelola keuangan di Pemprov Sulut akan tetap ditingkatkan.

Lanjut Harry, pihaknya sudah memeriksa Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara patut diapresiasi. Untuk ketiga kalinya dibawah pimpinan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemerika Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dia kemudian menerangkan bahwa, BPK sudah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018, dan sudah sesuai dengan Standar Akuntans Pemerintah berbasis akrual telah diungkapkan secara memadai, bahkan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material. “Tujuan akhir WTP meningkatnya kemakmuran rakyat. Pertumbuhan ekonomi di Sulut tumbuh 6,01 persen, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 7,5 persen dan indeks pembangunan manusia mencapai 72,2 persen semua indikator ini baik mencapai rata-rata nasional,” bebernya, sambil menambahkan pihaknya tetap memberikan catatan tentang laporan keuangan ataupun kemungkinan timbulnya keakuratan pelaksanaan kegiatan yang harus diselesaikan jalam jangka waktu 60 hari.

Baca juga  Ini Dia Lima Program dari OJK untuk Tingkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat

Sementara itu, Olly mengemukakan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulut. Hasil ini akan mendorong manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dia pun berjanji akan menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK yang sudah diberikan untuk dibenahi menjadi lebih baik. “Jangan kita merasa puas dengan opini yang sudah diraih selama ini. Tapi hendaknya kita terus terpacu untuk melakukan perbaikan maupun pembenahan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah, ” imbuhnya. (Charencia Repie)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *