TAHUNA, 17 JUNI 2022 – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, secara tegas mengingatkan pada Bupati dr Rinny Tamuntuan, untuk mewaspadai dan menghindari kondisi rawan korupsi melalui aksi fraud.
Ini dikatakan oleh Bahuri, saat bupati menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor), yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), di Sasana Bhakti Praja Kemendagri RI, Jakarta kemarin siang. Fraud, diteragkan Pati Mabes Polri ini sebagai kondisi kecurangan atau tindakan penipuan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam rangka menguntungkan diri sendiri, dimana aksi ini seringkali dilakukan saat penulisan laporan keuangan.
“Ada beberapa titik rawan korupsi yang sering menjadi projeksi yaitu pengadaan barang dan jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan bantuan sosial (bansos), pengelolaan aset hingga penempatan modal Pemda di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak ketiga, sebut Ketua KPK.
Bahuri kemudian, dengan sigap mengungkap titik rawan lainnya, yaitu sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari yang bersumber dari APBN. Kemudian, pada sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan dan benturan kepentingan. “Ini juga berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan,” jelas ketua KPK ini.
Diakhir materi Ketua KPK berpesan setiap Pimpinan Daerah agar mengedepankan Prinsip good governance yang tentunya berpijak pada Kepentingan Rakyat.
Bupati Rinny, usai mengikuti rakor, yang sekaligus juga dihadiri lima penjabat gubernur dan 43 penjabat bupati serta walikota yang baru dilantik se-Indonesia, mengakui akan terus melakukan pendisplinan keuangan dan laporan, demi menghindari aksi frau dan KKN di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
