MANADO, 15 JULI 2022 – Dalam pertemuan level menteri Asia initiative (MAI), yang digelar di Nusa Dua Bali, sebanyak 11 juridiksi perwakilan Internasional sepakat untuk menandatangani Bali Declaration.
Ke –11 yurisdiksi internasional ini adalah Brunei Darussalam, Hong Kong (SAR), India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Macau (SAR), Malaysia, Maladewa, Singapura, dan Thailand.
Dalam penandatanganan tersebut, selain Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani, hadir juga Menteri Keuangan dari India, Jepang dan Singapura, sementara perwakilan organisasi/lembaga internasional yang menjadi partner dari Asia Initiative adalah Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), Study Group on Asia-Pacific Tax Administration and Research (SGATAR) serta World Bank.
Seperti dikutip dalam siaran pers Direktorat Jenderal Pajak (DJP) RI Kemenkeu RI melalui Humas DPJ Kanwil Suluttenggomalut pagi tadi, pertemuan level menteri Asia initiative (MAI), ini membahas mengenai kesepakatan untuk standar pertukaran informasi (exchange of information/EOI), serta keterbukaan untuk tujuan perpajakan (tax transparency).
Dimana, dalam agenda yang dibahas adalah mengenai dukungan yang akan diberikan oleh Asia Initiative, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum), dan organisasi patner dalam mendorong yurisdiksi-yurisdiksi di Asia untuk mengimplementasikan EOI dan tax transparency. Bali Declaration sendiri, masuk di agenda kedua yang merupakan perwujudan dukungan politik dari pemimpin yurisdiksi Asia dalam pembentukan Asia Initiative dan akselerasi agenda tax transparency di kawasan Asia.
Sebelumnya, pada Plenary Meeting of the Global Forum bulan November 2021, Sri Mulyani memberikan dukungan atas rencana pembentukan Asia Initiative. Kemudian sebagai kelanjutan, pada 16 Februari 2022, dilaksanakan pertemuan Asia Initiative yang pertama di Jakarta secara hybrid dan dihadiri oleh perwakilan pimpinan otoritas pajak dari yurisdiksi Asia.
Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menjadi chair dalam pertemuan tersebut dan memimpin pembahasan tentang tata kelola pembentukan Asia Initiative. Rangkaian acara penandatanganan Bali Declaration, ditutup dengan penyampaian kesimpulan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann.
Mathias Cormann, Sekretaris Jenderal OECD menyampaikan bahwa Asia Inisiatif ini akan memperkuat komitmen politik, menentukan prioritas regional, dan solusi khusus yang sesuai dengan tantangan di kawasan Asia. Dia menyebut model ini, telah sukses sebelumnya di Afrika dan Amerika Latin. (graceywakary)
