MANADO, 23 FEBRUARI 2023 – Untuk mendorong dan memperluas kanal pembayaran nontunai di Nyiur melambai, maka selama dua hari dan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi utara (Sulut) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melakukan visit studi di Pulau Dewata, Bali.
Kegiatan yang digelar pekan lalu (16 Februari hingga 17 Februari ini), seperti dikutip MANADONES dalam siaran pers BI Sulut adalah bagian dari program BI untuk terus mendorong digitalisasi transaksi di seluruh kegiatan ekonomi dan pemerintahan. “Dimana, kegiatan ini kami mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan Konsistensi, Inovasi dan Sinergi (KIS). Konsistensi, untuk mendorong Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) termasuk Bank RKUD memperluas kanal pembayaran nontunai,” kata Kepala KPw BI SULUT, Direktur Andry Prasmuko.
Sementara untuk inovasi untuk produk digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui berbagai program digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah yang menarik. Kemudian, komitmen dan sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan PJP menjadi key success untuk akselerasi program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, terang Andry.
Dalam kegiatan ini, tim dipimpin oleh Asisten Direktur KPw BI Sulut Ahmadi Rahman, melakukan interaksi dan diskusi dengan TP2DD Provinsi Bali dan TP2DD Kabupaten Buleleng yang merupakan TP2DD terbaik di wilayah Jawa Bali berdasarkan pengumuman championship TP2DD Tahun 2022 di Rakornas P2DD.
Ada juga diskusi serta kunjungan ke Pasar Badung Denpasar dan Monumen Bajra Sandhi, sebagai destinasi wisata yang mengimplementasi retribusi daerah secara digital antara lain elektronifikasi perparkiran, e-ticketing berbasis web dan pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), retribusi pasar dengan nontunai, serta transaksi antara pedagang dan pembeli di pasar dengan QRIS.
Secara umum pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi (PE) Sulawesi Utara (Sulut) diprakirakan masih akan didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga terutama dari sektor makanan dan minuman, transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel. “Digitalisasi pembayaran, untuk bertransaksi baik di pasar, restoran maupun destinasi wisata peru dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran sistem pembayaran sehingga memberikan daya dorong terhadap PE dari sisi pengeluaran,” sebut Rahman.
Dia kemudian menambahkan dari sisi lain, penguatan infrastruktur yaitu perluasan kanal pembayaran nontunai, pengalihan metode pembayaran semi digital menjadi digital, dan pengembangan aplikasi sistem pendapatan daerah terintegrasi diharapkan mampu mendorong peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD).(gracey wakary)
