Transparansi Keuangan Diungkap Gubernur YS di Rapat Paripurna DPRD Sulut

Gubernur YS dan Wagub VM didampingi para pimpinan DPRD Sulut pada LKPJ di Rapat Paripurna DPRD Sulut pagi tadi.

MANADO, 19 MEI 2025 – Komintmen Pemerintah Provinsi Sulawesi utara (Sulut), di kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus (YS) dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay (VM) adalah menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah.

 

Bacaan Lainnya

Yang salahsatunya adalah transparansi keuangan, ini ditegaskan Gubernur YS saat hadir di rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2025 pagi tadi di Kantor DPRD Sulut. “Saya beserta Pemerintah provinsi menyatakan komitmennya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan yang baik dan kebijakan strategis seperti PPS dan pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal, jadi prioritas,” jelas YS di rapat paripurna ke-4 DPRD Sulut.

Baca juga  Tingkat Sistem Keamanan PT AP 1 Bandara Internasional Sam Ratulangi Gelar ECASCM

 

Gubernur pilihan rakyat ini, kemudian menambahkan transparansi dan efektivitas keuangan juga didukung dengan pemanfaatan teknologi digital, dan evalusai anggaran yang berkelanjutan. “Kemitraan dengan BUMD, termasuk Bank SulutGo, juga akan ditingkatkan demi penguatan UMKM dan pemberdayaan masyarakat,” terangnya, dihadapan pimpinan DPRD Sulut dan anggota DPRD Sulut.

 

Tidak ketingalan, disinggung juga tentang komitmen  Pemprov Sulut pada BUMD melalui percepatan implementasi kebijakan, integrasi perencanaan ke dalam aksi nyata, evaluasi dampak program secara berkala, digitalisasi pelayanan publik peningkatan kapasitas SDM. Serta, diungkap juga apresisasi pemprov pada seluruh pihak, terutama BPN Sulut, atas kontribusi dalam penyusunan kebijakan daerah. “Semangat gotong royong ini jadi bekal menuju sulut yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya.

Baca juga  Tekuk Twente 2-0, Lazio Masih Kokoh di Puncak Klasemen Liga Europa

 

Rapat ini juga menandai dimulainya pembahasan anggaran pemberdayaan pemuda, dengan penugasan koordinator dan anggota fraksi dari berbagai kelompok politik untuk menyusun rekomendasi kebijakan. (agung)

Yuk! baca berita menarik lainnya dari Manadones di saluran WHATSAPP

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *