MANADO, 1 MARET 2026 – Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan (KPw) Sulawesi utara (Sulut), bersinergi dengan pelaku UMKM, perbankan syariah, dan masyarakat mempercepat sertifikasi halal serta digitalisasi ekosistem ekonomi syariah di daerah, untuk mendorong target pemerintah pusat menjadikan Indonesia Pusat Halal Dunia diTahun 2029 mendatang.
Dalam sambutan di puncak acara Hijrah Sulut Fest: Festival Halal Inklusi Hijau 2026 yang berlangsung Atrium Megamall Manado kemarin, Kepala BI KPw Sulut Joko Supratikto menjelaskan, BI komitmen untuk membawa Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia pada tahun 2029, melalui berbagai kegiatan termasuk kegiatan yang digelar ini.
Dia kemudian mengurai laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE), bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga dunia di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Capaian ini merupakan lompatan signifikan setelah sebelumnya berada di peringkat empat pada tahun 2023.
Dalam laporannya, penguatan ekonomi syariah Indonesia didorong oleh sektor modest fashion yang kini kokoh di peringkat pertama dunia. Selain itu, sektor muslim-friendly travel serta farmasi dan kosmetik halal juga berhasil menempati posisi kedua global. Meski demikian, untuk merebut posisi puncak dunia pada 2029, BI menekankan pentingnya penguatan pada dua sektor krusial yang masih tertinggal, yakni sektor makanan halal (halal food) yang berada di peringkat keempat dan sektor keuangan syariah (islamic finance).
“Target kita adalah peringkat satu dunia. Untuk itu, penguatan sektor halal food dan integrasi keuangan syariah menjadi prioritas utama dalam peta jalan menuju 2029,” kata Joko. Dia kemudian menambahkan tema Halal Inklusi Hijau 2026 yang diusung tahun ini juga menandai pergeseran strategi ekonomi syariah, diselaraskan dengan prinsip ekonomi berkelanjutan (ekonomi hijau).
BI, sebutnya mendorong agar produk halal tidak hanya memenuhi aspek syariat, tetapi juga diproses dengan cara yang ramah lingkungan atau thayyib. Hijrah Sulut Fest 2026 dengan berbagai inisiasi program kami lakukan tidak lain merupakan bentuk dukungan dalam program kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sulawesi Utara yang telah terbentuk pada Maret 2024.” tambahnya. (gracey wakary)
