MANADO, 25 JUNI 2026 — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi utara dan Gorontalo (Sulutgo), optimistis dengan perekonomian bumi Nyiur melambai.
Pasalnya, ditengah gejolak geopolitik global dan penguatan indeks Dolar AS yang memicu volatilitas pasar keuangan dunia, stabilitas ekonomi domestik Indonesia terbukti tetap resilien. Namun Sulut mampu yang mencatatkan pertumbuhan sektor jasa keuangan yang solid sepanjang paruh pertama tahun ini.
Ini dijelaskan oleh Kepala Kantor OJK Sulutgo Robert HP Sianipar dalam Media Update Triwulan II Kantor OJK Sulutgo Tahun 2026, sore tadi di NDC Hotel Manado. Dimana berdasarkan data terbaru yang dirilis OJK pada Triwulan II-2026, fungsi intermediasi perbankan di Bumi Nyiur Melambung menunjukkan performa yang kuat dan terjaga.
“Tingkat kepercayaan masyarakat Sulut terhadap industri perbankan lokal tetap tinggi, yang dibuktikan dengan lonjakan Dana Pihak Ketiga atau DPK sebesar 8,01 persen secara Year-on-Year (YoY),” kata Sianipar dihadapan media massa yang hadir dan para petinggi perbankan nasional dan daerah yang ada di Sulutgo. Diuraikan, angka pertumbuhan DPK di Sulut ini bahkan melampaui capaian provinsi tetangga, Gorontalo, yang mencatatkan pertumbuhan DPK sebesar 6,92 persen (YoY).
Ketahanan ekonomi Sulawesi Utara kian dipertegas oleh performa penyaluran kreditnya. Ketika wilayah lain seperti Provinsi Gorontalo harus menghadapi kontraksi penyaluran kredit sebesar 1,93 persen (YoY), Sulawesi Utara justru melesat dengan membukukan pertumbuhan kredit sebesar 6,97 persen (YoY).
Pertumbuhan ini menjadi indikator kuat bahwa aktivitas ekonomi riil di Sulawesi Utara tetap bergerak dinamis dan mendapat sokongan pembiayaan yang optimal dari sektor perbankan. Meski demikian, OJK memberikan catatan khusus terkait profil risiko di wilayah ini. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) di Sulawesi Utara tercatat berada di angka 2,93 persen, sementara Gorontalo menyentuh 4,74 persen.
“Walaupun rasio NPL di kedua provinsi tersebut masih terjaga di bawah ambang batas aman (threshold) lima persen, angka ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan rasio NPL Nasional yang berada di level 2,32 persen. Hal tersebut menunjukkan risiko kredit di wilayah ini masih dinilai cukup tinggi,” tambahnya. (gracey wakary)
