JAKARTA, 6 JULI 2026 (ANTARA) – Selama berdekade-dekade, anggaran untuk sektor olahraga di Indonesia selalu ditempatkan dalam kotak pengeluaran sosial yang pasif dan dianggap sebagai beban biaya (cost center) yang menguras dana tanpa ada kalkulasi imbal hasil finansial bagi kas negara.
Olahraga hanya dianggap sebagai instrumen pencarian medali yang sifatnya musiman, yang setelah gegap gempita podium selesai, menyisakan laporan pertanggungjawaban operasional yang kering. Namun, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melempar sebuah tesis yang membalikkan logika lama dengan memandang olahraga bukan lagi sekadar beban anggaran, melainkan sebuah peluang pendapatan (revenue oportunity) yang sah bagi perekonomian nasional.
Jika pernyataan Menpora sekadar jargon “industri olahraga”, kita bisa mengabaikannya sebagai kelanjutan narasi politik masa lalu. Namun, arah kebijakan Kemenpora saat ini menuntut kita menelisik dinamika birokrasi belakangan ini. Poin krusialnya terletak pada deregulasi radikal yang memangkas 191 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) menjadi hanya empat peraturan utama.
Dari empat pilar regulasi baru yang tersisa, Kemenpora secara spesifik memasukkan “Industri Olahraga dan Sport Tourism” sebagai payung hukum yang mandiri dan kokoh. Ini adalah dokumen legal yang menjadi fondasi bagi kepastian hukum, penurunan hambatan birokrasi bagi promotor swasta, dan pemecah kebuntuan izin penyelenggaraan ajang olahraga yang selama ini menjadi momok bagi para investor.
Langkah taktis di level kementerian ini secara struktural terhubung langsung dengan visi makro di Istana Negara.
Presiden Prabowo Subianto telah mematok target pertumbuhan ekonomi nasional yang agresif di angka 8 persen. Dalam kalkulasi ekonomi konvensional, target tersebut sulit dicapai jika Indonesia hanya mengandalkan komoditas alam mentah atau sektor manufaktur tradisional yang bergerak lambat.
Dibutuhkan mesin pertumbuhan baru yang memiliki daya ungkit tinggi. Secara global, nilai pasar sport tourism telah menyentuh angka fantastis sebesar 625 miliar dolar AS atau sekitar Rp9.800 triliun dengan laju pertumbuhan konstan 8 persen per tahun. Sementara itu, industri olahraga dunia diperkirakan bernilai 521 miliar dollar AS dan diproyeksikan melonjak 25 persen hingga tahun 2032.
Angka-angka tersebut adalah justifikasi rasional mengapa olahraga harus diintegrasikan ke dalam strategi pemenuhan target ekonomi 8 persen Presiden Prabowo. Ketika birokrasi dipangkas dan hukum industri olahraga ditegakkan, negara sedang membuka keran investasi swasta yang masif. Tidak lagi membelanjakan APBN.
Ekosistem liga domestik
Bagaimana potensi makro tersebut diterjemahkan ke dalam realitas lokal? Jawabannya ada pada ekosistem liga domestik Indonesia yang selama ini dibiarkan berjalan tertatih-tatih tanpa integrasi bisnis yang matang. Liga sepak bola utama Indonesia mencatatkan nilai perputaran ekonomi di kisaran Rp700 miliar. Di sisi lain, liga bola basket nasional (IBL) bergerak di angka sekitar Rp60 miliar.
Secara nilai, angka ratusan miliar ini mungkin terlihat besar. Namun, bagi para pelaku analisis ekonomi makro, angka ini masih bisa diupayakan jauh lebih tinggi lagi. Bayangkan sebuah peluang dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, yang memiliki kegilaan fanatik terhadap olahraga.
Angka tersebut bahkan belum mencakup kontribusi signifikan dari pengeluaran langsung masing-masing klub secara mandiri. Kesenjangan ekonomi ini terjadi karena liga-liga domestik kita selama ini dikelola dengan cara pandang turnamen yang dihadirkan terus menerus sebagai salah satu bentuk sarana pertumbuhan atlet, bukan sebagai sebuah produk hiburan bernilai tinggi.
Ambisi Kemenpora untuk menginisiasi dan menghidupkan sembilan liga olahraga jadi sangat relevan. Saat ini, hanya sepak bola, bola basket, dan bola voli yang memiliki struktur kompetisi profesional yang sudah bergulir secara rutin. Enam sektor olahraga potensial lainnya seperti bulu tangkis, balap motor, hingga cabang atletik, masih terjebak dalam siklus kejuaraan daerah yang sporadis dan sepi sponsor.
Jika menengok ke Amerika Serikat. Negara ini berhasil mendominasi pendapatan industri olahraga global dengan memperlakukan kompetisi sebagai bisnis sirkular yang disiplin. Liga-liga besar seperti NBA dan Major League Baseball (MLB) tidak bergantung pada hibah pemerintah. Sebagai korporasi raksasa, mereka menyumbang triliunan rupiah bagi perekonomian negara melalui hak siar media global, penjualan merchandise, hak penamaan stadion, serta penyerapan ratusan ribu tenaga kerja di sektor logistik, perhotelan, dan ekonomi kreatif.
Sebenarnya, Indonesia memiliki modal sosial yang jauh lebih militan dalam hal basis massa ketimbang Amerika Serikat. Fanatisme suporter sepak bola atau bola basket di tanah air adalah bahan bakar mentah yang sangat berharga. Masalahnya, bahan bakar ini belum dialirkan ke dalam mesin industri yang tepat.
Mengembangkan sembilan liga olahraga profesional berarti menciptakan ekosistem sirkular. Klub-klub lokal bertransformasi menjadi perseroan terbatas yang sehat, atlet mendapatkan jaminan karier profesional dan kepastian dana pensiun, sementara negara memungut pajak penghasilan, pajak hiburan, dan pertumbuhan ekonomi dari sektor turunan yang bergerak di sekitar stadion.
Transformasi pandangan terhadap olahraga dari beban biaya (cost center) menjadi peluang pendapatan (revenue opportunity) membuka babak baru bagi kebijakan publik Indonesia. Fokus olahraga nasional kini bergeser dari sekadar mengejar medali menjadi motor penggerak ekonomi domestik.
Agar visi ini terwujud, eksekusi di lapangan harus konsisten. Deregulasi yang telah digulirkan Kemenpora hanyalah permulaan. Kini, giliran seluruh pemangku kepentingan (asosiasi, swasta, dan pemerintah daerah) untuk bersinergi menghilangkan ego sektoral. Tujuannya jelas, yakni deminmenciptakan ekosistem olahraga yang mandiri, kompetitif, dan bernilai ekonomi tinggi bagi negara.
Oleh Aditya Ramadhan
Editor : Dadan Ramdani
