DENPASAR, 2 OKTOBER 2026 (ANTARA) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan sasaran program revitalisasi satuan pendidikan tahun ini mengalami penambahan sebanyak 6.000 sekolah setelah mendapat laporan.
“Sementara kami dapat laporan tahun ini ada penambahan 6.000, sementara, mungkin masih bisa tambah, sehingga angka 71.744 itu masih bisa bertambah sekolah yang menerima,” kata dia di sela kunjungan ke SDN 15 Dangin Puri Denpasar, Bali, Jumat.
Mendikdasmen mengatakan tambahan ribuan sekolah tersebut mendorong proyeksi total penerima manfaat dari rencana awal yang menyasar 71.744 sekolah secara nasional selama tahun 2026. “Kalau untuk tahun 2026 ini kami rencanakan 71.744 satuan pendidikan, dan dari perhitungan kami, karena sistemnya swakelola, kemungkinan ada penambahan dari efisiensi penggunaan anggaran,” ujarnya.
Lonjakan jumlah penerima ini membuat akumulasi sekolah yang direvitalisasi dalam dua tahun terakhir melonjak drastis melampaui angka 90 ribu bangunan. “Sehingga kalau kita tambah dengan tahun 2025 yang sebanyak 16.167, pada tahun ini lebih dari 90.000 sekolah yang bisa kita revitalisasi,” sambungnya.
Terkait besaran penerima bantuan revitalisasi, Kemendikdasmen sendiri tidak menerapkan batasan maksimal dana per sekolah karena besarannya murni mengacu pada tingkat kerusakan dan kebutuhan riil di lapangan. Ia mencontohkan alokasi anggaran untuk revitalisasi TK Indraprasta di Bali yang menembus lebih dari Rp1.000.000.000 akibat volume pembangunan fisik yang lebih besar.
“Seperti tadi yang di TK, itu bantuannya lebih besar dari yang di sini (SDN 15 Dangin Puri), yang di TK tadi Rp1.000.000.000 lebih bantuannya, karena yang dikerjakan lebih banyak,” kata Abdul Mu’ti. Penyaluran tambahan kuota maupun besaran dana tersebut tetap dipetakan secara ketat berdasarkan skala prioritas penanganan infrastruktur pendidikan yang mendesak.
Fokus utama pembenahan tahun ini sendiri diprioritaskan pemerintah bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kawasan terdampak bencana, serta fasilitas belajar dengan kerusakan parah.Sementara itu, sekolah di luar kategori prioritas tetap berpeluang mendapatkan jatah revitalisasi melalui mekanisme pengajuan resmi dari pemerintah daerah.
Penjaringan data sekolah penerima tambahan kuota ini ditempuh melalui jalur usulan berjenjang dinas pendidikan hingga pemutakhiran data pokok pendidikan nasional. “Sekolah yang lain juga tentu bisa kita bantu tentu dengan prioritas yang diajukan oleh pemerintah daerah, pengajuan itu ada yang memang diajukan melalui pemerintah daerah melalui dinas pendidikan, kemudian yang kedua, ada yang memang berdasarkan data Dapodik yang kita miliki,” tutur Mendikdasmen.
Pemerintah juga mengaku sigap memberikan jalur afirmasi darurat bagi sekolah yang mendadak mengalami musibah atau kerusakan berat kendati tidak masuk dalam daftar usulan awal. Bahkan, pengawasan publik melalui laporan langsung masyarakat maupun sorotan media massa turut menjadi instrumen penting penentuan lokasi revitalisasi cepat.
“Sebagian karena ada disampaikan oleh masyarakat, termasuk oleh teman-teman media, kemudian diviralkan, itu kami langsung tunjuk tim untuk melakukan verifikasi dan validasi dan kami akan langsung berikan perhatian untuk sekolah-sekolah yang memang perlu untuk dibantu segera,” tambahnya.
Melalui penambahan kuota ini, Kemendikdasmen optimistis target ambisius penuntasan infrastruktur pendidikan nasional dapat tercapai tepat waktu pada akhir dekade ini. “Sehingga kalau Pak Presiden menyampaikan bahwa 2027 nanti akan ada sekitar 100.000 satuan pendidikan yang akan dibangun, maka pada akhir tahun 2028 semua sekolah di Indonesia akan sudah kami perbaiki, tentu sesuai dengan prioritasnya, terutama memang yang sekolah yang rusak berat,” tuturnya.
Pewarta : Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Triono Subagyo
