Pengalihan Program PT Taspen ke BPJAMSOSTEK Tidak Merugikan Pesertanya

JAKARTA – Belum lama ini, pemerintah melakukan kebijakan nasonal dengan melakukan proses pengalihan program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), dari PT Taspen ke BPJAMSOSTEK.

Namun sebagai peserta JHT dan JP, diminta untuk tidak khawatir dana akan berkurang atau hal minus lainnya, karena pengalihan ini sama sekali tidak akan menimbulkan pengurangan atau kerugian manfaat. Ini dijelaskan langsung oleh Direktur Rencana Strategis dan TI BPJAMSOSTEK Sumarjono, siang tadi dimana dia menyebutkan bahwa BPJAMSOSTEK telah teruji selama 42 tahun menyelenggarakan pelayanan jaminan sosial dengan baik.

Bacaan Lainnya

“Kami mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk melayani semua program jaminan sosial. Sistem informasi sudah kami siapkan dengan baik dan telah teruji,” ujar Sumarjono, di Jakarta, pada diskusi media BPJAMSOSTEK, sembari menyebut BPJAMSOSTEK selalu siap menerima terlaksananya pengalihan program yang maksimal terealisasi tahun 2029 sesuai perintah UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. “Skemanya seperti apa, nanti kami tunduk kepada pemerintah yang menyusun. Kami juga sedang mempersiapkan investasi pengalihan program yang tidak sembarangan,” ucap Sumarjono.

Baca juga  Pesawat China Sounthern Mendarat Mulus di Bandara Sam Ratulangi

Dia juga menuurkan bahwa BPJAMSOSTEK telah menyiapkan teknologi yang disebut Dilan atau digital melayani yang dirancang office elektronik sebagai solusi menjamin hak kebutuhan dasar tanpa memihak segmen peserta. “Harapannya bisa membuat rekan-rekan pekerja semakin yakin dengan pengelolaan jaminan sosial BPJAMSOSTEK. Kami memang punya ketahanan dana yang kuat, misalnya tanpa menaikkan iuran tapi mampu meningkatkan manfaat ke peserta,” kata Sumarjono.

Sementara itu, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Indra Budi Sumantoro menyampaikan, PT Taspen sebenarnya tetap dapat menyelenggarakan programnya di luar yang dilaksanakan BPJAMSOSTEK.

Indra menyebutkan, pengalihan program dari PT Taspen ke BPJAMSOSTEK hanya berlaku kepada PNS pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) pengalihan program. Untuk PNS lama atau yang sebelum ditetapkannya PP dimaksud maka tetap diberlakukan skema regulasi lama yang tidak mengurangi manfaat, bahkan menjadi lebih baik lagi.

Baca juga  Kasus BPJAMSOSTEK Saburmusi KSPN dan KSBSI Angkat Bicara

Rasa optimistis juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu, yang mengungkap  pengalihan program dari PT Taspen ke BPJAMSOSTEK bakal dapat menciptakan pengelolaan jaminan sosial lebih baik. “Dengan pengalihan program, maka jumlah uang yang dikelola makin bertambah, menguat. Hasilnya dapat dikembangkan oleh BPJAMSOSTEK untuk peningkatan kesejahteraan para pesertanya,” ucap Sri Rahayu.

Kemudian, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan, Didik Kusnaini, menyampaikan, pengalihan program manfaat JHT dan JP dari PT Taspen ke BPJAMSOSTEK memang sesuai dengan arah jaminan sosial. “Konteksnya itu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditargetkan maksimal terealisasi tahun 2029. Sesuai juga dengan program pensiun ke depannya,” ujar Didik, seperti yang dikutip dalam rilis yang dikirim pada manadones malam tadi. Didik yang menjelaskan, terkait program pensiun ke depan tersebut, ada tiga hal mencakup yakni, manfaat yang tidak turun, terciptanya kesinambungan penyelenggara program, serta keberlanjutan fiskal atau keuangan yang kuat.

Pendapat lainnya dikemukakan Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar yang menilai PT Taspen ingin memonopoli menjadi satu-satunya penyelenggara dana jaminan sosial PNS.  Padahal, Timboel mengungkapkan, justru hal itu berbenturan dengan aturan UU BPJS dan prinsip penyelenggaran Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). (graceywakary)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *