JAKARTA, 2 MARET 2023 (ANTARA) – Kementerian Sosial mengefektifkan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui PT Pos Indonesia.
Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta, Kamis, mengatakan hal ini karena banyak penerima manfaat (PM) yang lokasinya jauh dari bank, lansia, dan disabilitas. “Maka sampai berapa hari mereka tidak mengambil, maka itu penyalurannya dilewatkan melalui PT Pos. Jadi kami sudah menyepakati itu, yang semula di bank, kalau tidak diambil dalam beberapa waktu, maka penyalurannya akan ke PT Pos,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi PKH selama beberapa tahun terakhir, antara lain terkait dengan banyak daerah terluar dan masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan. “Ini efektif dikelola oleh PT Pos karena jangkauannya bisa door to door, atau rumah ke rumah,” kata dia. Ia menjelaskan jangkauan penyaluran oleh PT Pos Indonesia meluas pada 250 wilayah sehingga penyaluran bansos untuk 140 wilayah akan dialihkan melalui pos. Sebanyak 50 persen dari total wilayah penyaluran serta untuk rekening akan dialihkan ke PT Pos Indonesia.
“Nanti masyarakat yang selama ini sulit berjalan ke cabang, mungkin kurang informasi, akan dijadwal PT Pos langsung ke rumah masing-masing, dan data biometrik termasuk fotonya segala akan semakin tepat sasaran,” kata dia. Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyebut penyaluran bansos oleh PT Pos Indonesia melalui tiga cara.
Pertama, PM datang ke kantor pos secara terjadwal karena akan dijadwalkan undangan pada sesi pagi dan sesi sore. Kedua, PT Pos Indonesia datang ke komunitas, seperti RT/RW dan kelurahan. “Ketika kami akan antarkan langsung ke rumah masing-masing, seperti lansia difabel dan sebagainya. Terutama di daerah terpencil kita serahkan langsung kalau datang ke komunitas, atau kantor pos terlalu jauh,” ujar dia.
Oleh : Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor : Maximianus Hari Atmoko
