KPU Sulut Lakukan Evaluasi Fasilitasi Pemasangan APK Lewat Rakor

Rapat kordinasi (rakor) KPU Sulut, dengan partai politik peserta Pemilu, tim kampanye daerah (TKD) calon presiden dan wakil presiden, dan calon anggota DPD untuk daerah pemilihan (dapil) Sulut, yang digelar di Swissbel Hotel Manado pada (30/11) kemarin.

MANADO, 1 DESEMBER 2023 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut), menggelar rapat kordinasi (rakor), dengan partai politik peserta Pemilu, tim kampanye daerah (TKD) calon presiden dan wakil presiden, dan calon anggota DPD untuk daerah pemilihan (dapil) Sulut.

 

Bacaan Lainnya

Rakor, yang digelar di Swissbel Hotel Manado pada (30/11) kemarin bertujuan untuk mengevaluasi tentang fasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2024 oleh Peserta Pemilu. “Masa kampanye Pemilu 2024, telah dimulai dari tanggal 28 November 2023 lalu, sehingga sangat penting dilakukan koordinasi dengan Peserta Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye terlebih khusus fasilitasi pemasangan APK di lokasi yang telah ditetapkan oleh kami. Agar supaya ketika didapati kendala di lapangan bisa dicarikan solusi bersama,” ujar Plh Ketua KPU Sulut, Meidy Tinangon.

Baca juga  Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2024

 

KPU Sulut juga disebut, akan memfasilitasi pemasangan APK dengan jenis dan spesifikasi APK berupa papan reklame (billboard) dalam 1 media, untuk seluruh pasangan calon, seluruh partai politik peserta Pemilu dan seluruh calon anggota DPD. “Peserta Pemilu dapat memasang APK di lokasi pemasangan APK Pemilu Tahun 2024 di wilayah  Sulut, yang telah ditetapkan KPU Sulut dan juga bisa di tempat perseorangan atau badan swasta dengan seizin dari pemilik,” terang Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Paratisipasi Masyarakat dan SDM Sulut Awaluddin Umbola.

 

Dia, juga mengingatkan bahwa peserta Pemilu juga harus memerhatikan lokasi yang dilarang untuk pemasangan APK diantaranya tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, meliputi gedung dan halaman sekolah dan perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum dan lokasi secara spesifik pada masing-masing kabupaten dan kota yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan KPU Sulut Nomor 104 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan APK Pemilu Tahun 2024 di Sulut.

Baca juga  KPU Sulut Umumkan Jadwal Pembentukan PPK PPS dan KPPS

 

Turut hadir pada rakor ini, Sekretaris KPU Sulut Lucky F Majanto dan Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM KPU Sulut Carles Worotitjan. (graceywakary)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *