DJP Perpanjang Pengaturan NIK sebagai NPWP hingga 1 Juli 2024

JAKARTA, 12 DESEMBER 2023 – Pemerintah menetapkan pengaturan kembali, saat mulainya implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi penduduk dan NPWP 16 digit bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah dari yang semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024.

 

Bacaan Lainnya

Dalam siaran pers yang diterima MANADONES siang tadi, disebutkan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Diterangkan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, mempertimbangkan keputusan penyesuaian waktu implementasi Coretax Administration System (CTAS) pada pertengahan tahun 2024, dan juga setelah melakukan assessment kesiapan seluruh stakeholder terdampak, seperti Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Ketiga Lainnnya atau ILAP, dan Wajib Pajak. “Maka kesempatan ini diberikan kepada seluruh stakeholder untuk menyiapkan sistem aplikasi terdampak sekaligus upaya pengujian dan habituasi sistem yang baru bagi Wajib Pajak,” ujar Dwi Astuti.

Baca juga  Menkeu RI di MAI Ingatkan Manfaat dan Tantangan yang EOI dan Tax Transparency

 

Diuraikan juga, dengan adanya pengaturan kembali ini, maka NPWP dengan format 15 digit (NPWP lama), masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Sementara itu, NPWP format 16 digit (NPWP baru atau NIK) digunakan secara terbatas pada sistem aplikasi yang sekarang dan implementasi penuh pada sistem aplikasi yang akan datang. “Sebagai informasi, sampai dengan 7 Desember 2023, total terdapat sebanyak 59,56 juta NIK-NPWP yang telah dipadankan. Sebanyak 55,76 juta dipadankan oleh sistem dan 3,80 juta dipadankan oleh WP. Jumlah pemadanan tersebut mencapai 82,52% dari total Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut, Dwi menyampaikan apresiasi dari Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo kepada seluruh ILAP maupun perusahaan yang telah selesai melakukan penyiapan sistem aplikasi terdampak NPWP 16 Digit dan pemadanan database terkait NIK sebagai NPWP. Selanjutnya, untuk ILAP dan perusahaan yang masih berproses untuk melakukan penyesuaian sistemaplikasi terdampak dan juga pemadanan database NIK sebagai NPWP, diharapkan dapatmenggunakan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya.

Baca juga  Chelsea Gilas West Ham United 5-0

 

Dalam rangka memastikan layanan perpajakan dapat berjalan dengan baik pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan Virtual Help Desk bagi ILAP maupun Wajib Pajak yang membutuhkan bantuan terkait dengan implementasi NPWP 16 digit. Help Desk tersebut dibuka setiap hari kerja dengan alamat sebagai berikut, Virtual Help Desk yang jalan setiap hari kerja mulai hari Senin hingga Jumat, pukul Pukul 10.00 s.d 14.00 WIB, di Meeting ID : 865 5844 8199 Passcode : Helpdesk Link : https://tinyurl.com/helpdeskvirtual2023. “Memperhatikan bahwa NIK/NPWP 16 digit merupakan identitas WP yang akan digunakan diCTAS nantinya, kami mengharapkan kerja sama yang baik dari seluruh stakeholder. Implementasi CTAS dan seluruh sistem informasi terdampak lainnya dapat berjalan dengan baik jika seluruh ILAP dan perusahaan memiliki kesiapan sistem aplikasi dan database yang sama,” tutup Dwi. (graceywakary)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *