AMURANG, 27 FEBRUARI 2024 – Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan (KPw) Sulawesi utara (Sulut), terus melakukan penguatan sinergitas di kabupaten dan kota dalam mengendalikan inflasi, terutama menjelang hari besar keagamaan, yang sudah di depan mata.
Untuk itu, diperlukan dukungan dari semua pengambil kebijakan di pemerintahan dan tokoh agama, ini disampaikan langsung oleh Kepala BI KPw Sulut, Andry Prasmoko dalam paparannya di High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten/Kota se-Minahasa Raya, Tomohon dan Bitung, serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024, yang digelar pagi tadi di Hotel Sutanraja Minahasa Selatan (Minsel). Prasmoko mengurai pertemuan ini menjadi langkah awal di tahun 2024 untuk menekan inflasi yang sudah terjadi sejak akhir tahun 2023 hingga Januari 2024 lalu.
Dalam menjaga stabilitas harga pangan, diutarakan Prasmuko, petani, warga dan pemerintah menjadi penentu. Dimana arus keterediaan kebutuhan terutama pangan menjadi prioritas. BI KPw Sulut, disebutnya telah menyiapkan tujuh program unggulan GNIP, Di mana, programnya dipadukan dalam bentuk Keterjangkuaan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif atau 4K. “Kami yakin dengan dukungan pemuka agama atau tokoh agama, maka program kami bisa dijalan kan. Disini, para tokoh agama ikut serta aktif dalam mencegah para pedagang mengambil margin terlalu besar dari harga pangan yang ada. Jadi semua, kerja bersama,” jelasnya sambil berharap dukungan ini, bisa menahan lonjakan harga yang terus merangkak naik.
Tidak hanya kerja sama, dan program pengendalian inflasi saja, mantan Deputi BI KPw Jawa Tengah ini juga menjelaskan tentang TP2DD, yang menurutnya bisa menjadi bagian sosialisasi pemeritah ke pelosok untuk meningkatkan transaksi digitalisasi di Sulut.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Steven Kandouw dalam sambutannya mengapresiasi aksi dan kerja BI Sulut, karena terus melakukan kajian dan program untuk pengendalian inflasi daerah. Dia kemudian menerangkan bahwa ada bahaya yang akan dihadapi daerah jika harga bahan pangan naik sepihak. Mantan Ketua DPRD Sulut ini mencontohkan hari ini dirinya mendapat info harga beras berada di paling tinggi saat ini ada dikisaran Rp18 ribu per kg. “Apabila harga beras terus seperti itu, dan tidak turun, akan berpengaruh ke masyarakat. Terlebih kita akan menghadapi hari raya keagamaan,” terangnya, dia pun berharap kegiatan ini, bisa terus dilakukan untuk menjaga sinergitas antarpengambil kebijakan dan BI, menekan inflasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Nampak hadir dikegiatan ini Bupati Minsel Franky Wongkar, Penjabat Bupati Minahasa Jemmy Kumendong, Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Sekretaris Kota Manado Mickler Lakat dan para tokoh agama Minsel dan para undangan lainnya.
Seperti diketahui pada Januari 2024, sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, pada 1 Februari 2024, Sulut mengalami deflasi secara month to month (m-to-m) dan tingkat deflasi year to date (y-to-d) Sulut di Januari 2024 masing-masing sebesar 0,41 persen. Untuk, Nilai Tukar Petani (NTP) Sulut pada Januari 2024 naik 2,69 persen menjadi 115,88 dibandingkan dengan bulan Desember 2023 yang bernilai 112,84. Dimana, perubahan NTP dikarenakan nilai Indeks Harga yang diterima Petani (It) mengalami kenaikan sementara nilai Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib) mengalami penurunan. Indeks Harga yang diterima Petani (It) hanya naik sebesar 1,91 persen sementara Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib) turun sebesar 0,76 persen. Untuk, NTP secara Year to Date (YTD) atau tahun kalender, maupun secara Year on Year (YoY) atau tahun ke tahun mengalami kenaikan. Nilai Tukar Petani secara YTD naik 2,69 persen dan YoY naik 10,60 persen. Dan, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) mengalami kenaikan sebesar 1,49 persen, dari nilai 114,48 di bulan Desember 2023 menjadi 116,18 di bulan Januari 2024. Serta di wilayah perdesaan terjadi deflasi 1,13 persen. Deflasi terjadi pada kelompok pengeluaran yakni Makanan, Minuman dan Tembakau; dan Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. (graceywakary)
