BPJS Ketenagakerjaan Resmi Rilis Laporan Kinerja Tahun 2023 dengan Status WTM

BPJS Ketenagakerjaan, resmi merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023.

MANADO, 9 JULI 2024 – BPJS Ketenagakerjaan, resmi merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023, kemarin  yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)  Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

 

Bacaan Lainnya

Hasilnya adalah kembali sukses mengantongi opini Wajar Tanpa Modifikasian atau WTM. Dimana laporan ini juga dinyatakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013. Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri mengapresiasi hasil audit yang menurutnya tak lepas dari komitmen dan konsistensi dalam mengawal proses audit dengan baik. “Predikat WTM yang diperoleh ini menjadi bukti bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”ujar Zuhri. Hasil ini juga diungkap oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, dimana dalam keterangan tertulisnya menyebut publikasi laporan merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas. “Publikasi laporan ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan keterbukaan informasi kepada publik, sekaligus menjadi bukti pengelolaan dana yang bersih, akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku,” ungkap Anggoro.

Baca juga  New Honda Stylo 160 di Sulut Dibanrol Mulai Rp29,06 Juta

 

Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan berhasil mencatatkan pertumbuhan kepesertaan yang baik, di mana sektor Pekerja Non ASN, pekerja rentan serta pekerja di ekosistem desa menjadi sektor penyumbang kepesertaan terbesar. Jika di akumulasi jumlahnya mencapai 14,5 juta peserta atau tumbuh 44,96 persen dibandingkan tahun 2022. Sehingga secara keseluruhan jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di penghujung 2023 menembus angka 41,56 juta. Pertumbuhan tersebut merupakan buah sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Inpres nomor 2 tahun 2021.

 

Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang turut mengalami kenaikan sebesar 13,48 persen. Tercatat hingga 31 Desember 2023 angkanya mencapai Rp712,3 triliun. Anggoro menyebut dana pekerja dikelola dan dikembangkan dengan prinsip kehati-hatian guna memberikan hasil pengembangan yang optimal. Bahkan BPJS Ketenagakerjaan memperoleh pengakuan di kancah internasional sebagai “highly commended Top Investment House” dan “The Most Astute Investors in Asian Local Currency Bonds 2023″ dari The Assets. Hasil ini menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Utara, Sunardy Syahid sebagai bukti dari pengelolan yang baik. “BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap peserta dan kami berharap manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dapat dirasakan oleh seluruh pekerja khususnya pekerja di Sulawesi Utara agar pekerja makin sejahtera dengan terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan,” tambahnya. (graceywakary)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *