MANADO, 2 NOVEMBER 2026 – Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi utara (Sulut), siang tadi baru saja merilis data inflasi bulanan dan tahunan yang wajib diwaspadai menjelang Natal dan Tahun Baru.
Dimana dalam rilis siang tadi di Kantor BPS Sulut, di Manado diungkap bahwa pada Oktober 2026 Sulut mengalami inflasi sebesar 0,57 persen dibandingkan September 2026. Sementara itu, inflasi tahun kalender (Januari–Oktober 2026) tercatat 7,96 persen dan inflasi tahunan mencapai 8,07 persen.
Inflasi yang terus meroket ini, tidak bisa dipandang sebelah mata oleh para pengambil keputusan di daerah ini dan jajarannya. Menurut guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Prof Joy Elly Tulung, SE., MSc., PhD, ini bukan capaian yang baik untuk ekonomi Sulut, dan harus segera ditangani dengan langkah langkah yang tepat.
“Inflasi Sulut pada Oktober 2026 yang mencapai 8,07 persen secara tahunan merupakan sinyal serius bagi perekonomian daerah. Angka tersebut jauh melampaui inflasi nasional sebesar 3,23 persen. Artinya, tekanan kenaikan harga yang dihadapi masyarakat Sulawesi Utara jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional,” kata Tulung pada MANADONES siang tadi.
Dia kemudian menjelaskan inflasi bulanan sebesar 0,57 persen dan inflasi tahun kalender yang telah mencapai 7,96 persen menunjukkan bahwa tekanan harga belum mereda. Kewaspadaan ini, terutama telah memasuki bulan November dan Desember. Dimana, saat itu aktivitas konsumsi masyarakat biasanya meningkat karena menyambut hari besar keagamaan yaitu perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Menurut saya, persoalan utama bukan semata-mata tingginya angka inflasi, melainkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan, masyarakat harus mengurangi konsumsi atau mengalihkan pengeluaran dari kebutuhan lainnya. Kelompok berpendapatan rendah, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro tentu paling merasakan dampaknya,” urai Tulung yang dikenal juga sebagai Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Manado.
Untuk itu, dia berharap pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, Bulog, distributor, dan pelaku usaha harus segera melakukan langkah antisipatif. Dimana, pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui operasi pasar ketika harga sudah telanjur naik. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan sejak November, terutama untuk komoditas yang memiliki pola kenaikan harga menjelang Natal.
Koordinasi dengan daerah penghasil pangan harus diperkuat. Jika produksi lokal tidak mencukupi, kerja sama perdagangan antardaerah perlu dilakukan lebih awal agar pasokan tersedia sebelum permintaan mencapai puncaknya. “Pemerintah juga perlu memperkuat pemantauan harga dan stok di pasar tradisional maupun pusat distribusi. Data harga harian harus menjadi dasar pengambilan keputusan, bukan sekadar laporan administrative,” tegasnya. (gracey wakary)
