MANADO, 12 NOVEMBER 2026 – Demi meningkatkan partisipatif masyarakat pada Pemilihan umum (Pemilu) mendatang, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas).
Ajang yang digelar kemarin oleh KPU RI di Jakarta, dihadiri langsung oleh salah satu anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola, dan Sekretaris KPU Sulut, Meidy Malonda. “Kegiatan yang kami hadiri ini, membahas penguatan program sosialisasi dan pendidikan pemilih, strategi peningkatan partisipasi masyarakat, serta pelaksanaan program prioritas nasional KPU,” jelas Umbola dalam siaran pers yang diterima MANADONES.
Adapun fokus utama pembahasan ini, sebut Umbola mencakup implementasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan serta Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Dalam arahannya, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajaran KPU harus tetap bekerja maksimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meskipun berada di luar masa tahapan Pemilu.
Ia juga menekankan pentingnya kemampuan adaptasi serta perencanaan langkah-langkah strategis oleh seluruh jajaran KPU dalam menghadapi dinamika kepemiluan ke depan. Sementara itu, Anggota KPU RI, August Mellaz, menyampaikan bahwa menjaga integritas penyelenggaraan pemilu merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Unsur tersebut meliputi KPU, Bawaslu, DKPP, partai politik, peserta pemilu, pemerintah, DPR, masyarakat sipil, hingga kalangan akademisi.
Menurutnya, seluruh elemen ini membentuk ekosistem partisipatif yang menempatkan kepentingan pemilih sebagai pusat dari demokrasi bangsa. Selain sesi koordinasi, KPU RI dalam kesempatan yang sama juga meluncurkan Buku Trilogi Pengetahuan Kepemiluan dan menggelar dua sesi gelar wicara (talkshow) yang mengulas isu pendidikan pemilih serta transparansi dan pelindungan data pribadi.
Rangkaian acara ditutup dengan pemberian Apresiasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2026 kepada sejumlah satuan kerja KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Melalui rakor dan apresiasi ini, jajaran KPU di daerah diharapkan semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas sosialisasi serta partisipasi publik demi mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. (graceywakary)
