Artikel
Oleh: Stefan Obadja Voges, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado
MANADO, 11 NOVEMBER 2026 – Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat tidak bisa hanya oleh putusan pengadilan, melainkan harus melalui mekanisme politik dan konstitusional khusus di parlemen sesuai Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Alias ada langkah selanjutnya. Kedua putusan, baik MK maupun MA dari perspektif Hukum Tata Negara belum berdampak langsung terhadap pencopotan jabatan. Sebab pencopotan jabatan Wapres harus meliputi beberapa kajian utama atas fakta-fakta berikut:
- Sifat dan Ruang Lingkup Putusan yang Berbeda
Putusan MK Hanya Sengketa Administratif/Pemilu. Putusan MK pada 6 Oktober 2026 tidak berasal dari permohonan pemakzulan oleh DPR. Karena pemohonnya adalah warga negara biasa, putusan tersebut bukan merupakan putusan pengujian pendapat pemakzulan berdasarkan Pasal 7B UUD 1945 yang menjadi syarat wajib menuju sidang MPR.
Putusan MA Terbatas pada Sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Putusan kasasi MA pada 30 Oktober 2026 hanya membatalkan keabsahan administrasi Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan. MA memiliki kewenangan membatalkan keputusan pejabat tata usaha negara, tetapi tidak memiliki wewenang konstitusional untuk memberhentikan Wakil Presiden.
- Mekanisme Konstitusional Bersifat Mutlak
Wajib Melalui Usul DPR. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, satu-satunya pintu masuk pemberhentian Wakil Presiden karena alasan tidak lagi memenuhi syarat adalah usulan resmi dari DPR melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang disetujui minimal 2/3 anggota DPR dalam rapat paripurna.
Harus Diuji Ulang di MK. Jika usul DPR disetujui di paripurna, DPR harus mengajukan permohonan baru ke MK khusus untuk menguji apakah pembatalan syarat pendidikan tersebut memenuhi unsur konstitusional “tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945.
Keputusan Akhir Tetap di MPR. Bahkan jika nantinya MK membenarkan pendapat DPR, keputusan akhir untuk melengserkan Wakil Presiden tetap berada di tangan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan persetujuan minimal 2/3 anggota yang hadir dari kuorum 3/4 total anggota MPR.
3.Fungsi Kedua Putusan Saat Ini hanyalah sebagai Dasar Politik dan Alat Bukti.
Kedua putusan MK dan MA saat ini hanya berfungsi sebagai dasar argumentasi politik dan alat bukti hukum awal bagi para anggota DPR yang hendak menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat. Tanpa tindak lanjut dan persetujuan mayoritas besar anggota DPR serta MPR, status jabatan Wakil Presiden tetap sah secara konstitusional hingga ada keputusan akhir dari MPR.(*)
