MANADO, 19 SEPTEMBER 2026 — Demi memberikan jaminan keamanan hukum, maka BPJS Ketenagakerjaan Manado Konsol melakukan Penandatangan Kerja Sama (PKS), dengan aparat penegak hukum (APH) Kejaksaan di empat kejaksaan negeri (Kejari) di Sulawesi utara (Sulut).
Dalam PKS ini ditekankan tentang Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam rangka peningkatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. PKS inni dilaksanakan secara bertahap pada 24 Agustus hingga 15 September 2026 di Kejari Minahasa, Kejari Manado, Kejari Minahasa Utara, dan Kejaksaan Negeri Bitung.
Melalui PKS tersebut, BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan dapat memperkuat koordinasi dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lainnya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Dengan demikian, pelaksanaan tugas kelembagaan diharapkan dapat berjalan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Manado, Theresia Wahyu Dianti dalam siaran pers yang MANADONES terima menjelaskan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian manfaat ketika pekerja menghadapi risiko sosial dan risiko akibat pekerjaan, tetapi juga membutuhkan dukungan tata kelola dan kepastian hukum. “Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sinergi bersama Kejaksaan menjadi salah satu upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja dan keluarganya,” ujar Theresia.
Menurut Theresia, koordinasi yang semakin baik antarlembaga akan mendukung penyelesaian berbagai permasalahan secara tepat, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Kejari Minahasa, Rama Eka Darma, S.H., M.H menyampaikan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk sinergi kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintah di bidang perlindungan sosial.
Hal senada disampaikan Kepala Kejari Minahasa Utara, Lingga Nuarie, S.H., M.H yang menilai kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan dapat memperkuat aspek kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas kelembagaan.
Dengan terlaksananya PKS ini, BPJS Ketenagakerjaan Manado Konsol berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepesertaan, kepatuhan, tata kelola, serta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Sulawesi Utara. (gracey)
