MANADO, 3 NOVEMBER 2026 – Guru besar Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Prof Joy Elly Tulung, SE., MSc., PhD, berpendapat inflasi Sulawesi utara (Sulut), harus segera diantisipasi, agar saat Hari Raya Keagamaan pada Natal dan Tahun Baru ini, tidak akan memberatkan masyarakat.
Menurutnya, langkah langkah antisipatif harus segera disiapkan bersama oleh pemerintah daerah dengan dukungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, Bulog, distributor, dan pelaku usaha, serta pihak terkait.
“Karena Pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui operasi pasar ketika harga sudah telanjur naik. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan sejak November, terutama untuk komoditas yang memiliki pola kenaikan harga menjelang Natal,” ungkap Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kota Manado pada MANADONES.
Pemerintah juga perlu memperkuat pemantauan harga dan stok di pasar tradisional maupun pusat distribusi. Data harga harian harus menjadi dasar pengambilan keputusan, bukan sekadar laporan administratif, terangnya.
Prof Joy juga meminta agar perlu dengan cermat memantau komoditas tomat dan cabai di tangan petani. Dia menerangkan persoalannya sering kali bukan hanya kekurangan produksi, tetapi juga lemahnya pengelolaan pascapanen, penyimpanan, dan distribusi. Karena itu, pengendalian inflasi perlu diikuti pembenahan rantai pasok pangan, ujar pengajar di Fakultas Eknomi dan Bisnis Unsrat.
Tidak ketinggalan Doctor of Philosophy (Ph.D.) Strategy and Project Management lulusan University of Groningen, juga mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan kebutuhan pangan menjelang Natal berdasarkan pola konsumsi masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya. “Dengan demikian, intervensi dapat diarahkan pada komoditas dan wilayah yang paling rentan mengalami kenaikan harga,”ungkapnya.
Ketika inflasi mencapai 8,07 persen, masyarakat merasakan tekanan nyata terhadap kemampuan membeli barang dan jasa. Bahkan, kenaikan pendapatan nominal belum tentu meningkatkan kesejahteraan apabila kenaikannya lebih rendah dibandingkan inflasi yang mereka hadapi.
Karena itu, keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, urai Prof Joy. “Menjelang Nataru, pemerintah harus bergerak lebih awal. Jangan menunggu harga melonjak baru melakukan intervensi,” tegasnya.
Natal dan Tahun Baru seharusnya menjadi momentum meningkatnya aktivitas ekonomi daerah, khususnya perdagangan, UMKM, transportasi, dan pariwisata. Namun, momentum tersebut akan kehilangan sebagian manfaat ekonominya apabila masyarakat justru terbebani kenaikan harga kebutuhan pokok, ujar Prof Joy. “Yang perlu dijaga bukan hanya angka inflasi, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk merayakan Natal dan Tahun Baru tanpa tekanan ekonomi yang berlebihan,” tambahnya.
Seperti diketahui, pada Oktober 2026 Sulut mengalami inflasi sebesar 0,57 persen dibandingkan September 2026. Sementara itu, inflasi tahun kalender (Januari–Oktober 2026) tercatat 7,96 persen dan inflasi tahunan mencapai 8,07 persen.(gracey wakary)
