MANADO — Era milenial saat ini, membutuhkan kesetaraan gender. Kaum laki-laki masih mendominasi kedudukan pimpinan di berbagai saja termasuk di media, sehingga ini dipandang sebagai ketimpangan.
Menyikapi hal ini Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Republik Indonesia, membekali Jurnalis Perempuan yang tergabung dalam Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sulawesi Utara (Sulut) dengan bimbingan teknis, mengenai isu gender dan perlindungan anak, yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, pagi tadi.
Sekira 30 jurnalis lokal di Nyiur Melambai antusias mengikuti kegiatan ini sejak pagi hari. Kegiatan ini, buka langsung oleh Asisten Deputi Partisipasi Media Kementrian P3A RI, Drs Fatahillah. Dalam pemaparan singkatnya, dia menyebutkan bahwa saat ini, budaya laki- laki lebih banyak menduduki posisi strategis tidak dapat dipungkiri, bahkan menempatkan laki- laki lebih dominan pada jabatan tertentu termasuk di media.
Gender dibangun atas kearifan lokal, sehingga media dianggap mampu menjadi penguatan- penguatan di forum sebagai pembawa informasi kepada masyarakat dengan baik dan benar.
Dengan kegiatan ini Fatahillah pun berharap, jurnalis perempuan dapat mempublikasikan informasi dengan mengedepankan kesetaraan gender.
Lanjutnya, peran media sangat penting antara lain; menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya kesetaraan gender, mendorong kebijakan responsif gender, dan mendorong pemerintah untuk mengumpulkan data terpilah sehingga menerima data konkrit mengenai kebutuhan laki – laki, perempuan dan anak.
Sementara itu, Kepala Dinas PPPA Sulut Mieke Pangkong mengemukakan, indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sulut tahun 2018 sebesar 94,79 mencapai level teratas secara nasional.
Tidak heran, peran perempuan di Sulut memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang termasuk di media. Nah, dalam hal in pemahaman konsep gender telah dikonstruksikan di segala aspek pembangunan.
“Media berperan dalam aspek perencanaan. Tanpa mereka, publik tidak akan tahu kinerja yang kami lakukan. Bahkan masyarakat akan tahu kegiatan dan pengaduan yang akan dilakukan, ” tuturnya.
Mieke mengatakan, perempuan dan laki-laki mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama dalam hal pendapatan maupun pengeluaran dalam keluarga. Mengenai hal ini membutuhkan analisis gender dalam melihat ketimpangan dan diskriminasi yang ada.
Peran dan tanggungjawab responsif gender bukan hanya milik Dinas PPPA, melainkan tanggungjawab juga dari instansi terkait.
Materi lainnya yang tidak kalah seru juga dibawakan oleh salah satu jurnalis senior perempuan, Uni Lubis yang dikenal juga sebagai pemimpin redaksi media online nasional, IDN dan dari Pattiro. (Charencia Repie)
