KPU Sulut Siapkan Langkah Hadapi Potensi PHPU

MANADO, 23 APRIL 2024 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi utara (Sulut), telah mempersiapkan langkah langkah persiapan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

 

Bacaan Lainnya

Inilah yang menjadi pembahasan utama dalam Rapat Kordinas atau Rakor Persiapan PHPU Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi, yang digelar Hotel Luwansa mulai  21-23 April 2024. Dijelaskan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon, PHPU merupakan proses hukum yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prosedur hukum yang berlaku. “Dengan pemahaman yang baik tentang teknik beracara ini, diharapkan dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai tata beracara yang diatur dalam Peraturan MK,” kata Tinangon dalam sambutannya.

Baca juga  Kejagung Tetapkan Jhonny G Plate sebagai Tersangka Korupsi BTS

 

Tinangon juga menyebut bahwa posisi KPU adalah sebagai pihak Termohon dalam PHPU di MK. “KPU sebagai termohon harus siap menjawab dalil-dalil yang diajukan pemohon,” ungkap Tinangon. Objek sengketa PHPU MK menurut Tinangon yang juga sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, adalah Keputusan KPU RI tentang Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional yang mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu atau keterpilihan pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD dan DPRD.

 

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sulut Salman Saelangi dalam kesempatan memberikan arahan,  menyampaikan  supaya memerhatikan prosedur dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Hal serupa juga disampaikan oleh sekretaris KPU Provinsi Sulut Lucky Majanto menekankan terkait kesiapan sekretariat dalam  menyiapkan dan mengecek alat bukti yang kuat agar saat dibutuhkan semua siap tentang persoalan di PKPU. Dalam rakor ini menghadirkan narasumber dari Bawaslu Sulut Donny Rumagit, Kejaksaan Tinggi Sulut Frengky Son selaku Assisten Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Toar Palilingan selaku akademisi bidang hukum. Peserta dalam rakor ini adalah Ketua Divisi Hukum, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Kepala Sub Bagian Teknis, dan Operator KPU Kabupaten/Kota. (graceywakary)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *