MANADO, 24 JULI 2024 – KPU Sulut kembali melaksanakan Penyuluhan Produk Hukum dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2024.
Dalam kegiatan yang digelar di Sutan Raja Amurang, kemarin siang, KPU Sulut mengundang partai politik (parpol), organisasi masyarakat (ormas), pegiat pemilu, media serta perwakilan PPK sebagai peserta. Dijelaskan oleh Ketua KPU Minahasa Selatan (Minsel), Tommy Moga, tahapan-tahapan krusial di Pilkada 2024 ini sedang berjalan, untuk itu pentingnya semua masyarakat mengetahui produk-produk hukum sebagai acuan. Senada juga diterangkan oleh anggota KPU Sulut Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon bahwa penyuluhan produk hukum ini bertujuan untuk penyebarluasan terkait pengaturan-pengaturan dalam penyelenggaran Pilkada 2024. “Seperti kita ketahui dalam konteks Pilkada itu sendiri ada 3 aspek yang penting untuk kita ketahui bersama yakni mengenai kerangka hukumnya, proses penyelenggarannya serta penegakkan hukumnya yang mana dari ketiga aspek ini semua berkaitan dengan hukum perlu untuk disampaikan dan menyamakan persepsi kepada stakeholder sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan kedepannya,” urainya.
Disisi lain Anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola juga menerangkan terkait tantangan yang akan dihadapi di Pilkada 2024 ini yakni untuk memastikan tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada 2024 ini minimal menyamai tingkat partisipasi di Pemilu lalu yang mencapai angka rata-rata di atas 82%. Selain itu ada catatan lain mengenai Indeks Partisipasi Pemilih (IPP) yang mengukur tingkat partisipasi pemilih tidak hanya pada hari-H pemungutan suara tetapi juga di setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Saat penutupan kegiatan Ketua KPU Sulut Kenly Poluan juga mengungkapkan kegiatan ini juga sebagai upaya KPU Sulut untuk menyamakan persepsi terkait produk hukum pilkada. “Sehingga agenda pilkada ini dapat menjadi agenda kita bersama,” ujarnya.
Di kegiatan ini, menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten dibidangnya yakni Akademisi Dr Goinpeace Tumbel SSos MSi MAP, Dr Mayske Liando, MPd, Kepala BIN Sulut Brigjen TNI Raymond Marojahan, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh, Asintel Kajati Sulut Marthen Thandi, dan Kasubdit Kamneg Polda Sulut Nanang Nugroho terkait Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Politik Uang dalam Pilkada. (graceywakary)
