Digitalisasi Talaud Melesat Peringkat TP2DD Tembus Posisi 31

High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemkab Talaud, Jumat (14/11) lalu.

MANADO,  17 NOVEMBER 2025 – Kinerja digitalisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menunjukkan tren kenaikan yang signifikan.

 

Bacaan Lainnya

Berdasarkan data semester I-2025, peringkat Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Talaud naik dari posisi 58 menjadi 51. Capaian positif ini terungkap dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemkab Talaud, Jumat (14/11) lalu.

Baca juga  Kapolda Mulyatno Dijemput Gubernur Olly

 

Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto, memaparkan bahwa akselerasi tidak hanya terjadi pada indeks elektronifikasi, tetapi juga pada kinerja tim satgas digitalisasi daerah itu sendiri. “Kinerja TP2DD Kabupaten Kepulauan Talaud naik drastis dari peringkat 49 pada tahun 2023 menjadi peringkat 31 pada tahun 2024. Capaian ini tentu masih dapat ditingkatkan, di antaranya melalui sosialisasi yang masif, capacity building, serta penyempurnaan regulasi terkait ETPD,” ujar Joko.

 

Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Anisya Gretsya Bambungan, yang memimpin pertemuan tersebut menyambut baik tren positif ini. Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar mengejar peringkat, melainkan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara transparan.

 

Baca juga  Kominfo Beri Insentif Izin Penyiaran di Daerah 3T

“Melalui TP2DD, kami berupaya meningkatkan penerimaan daerah lewat digitalisasi pembayaran yang lebih cepat dan transparan. Kolaborasi bersama BI dan Bank SulutGo menjadi kunci penguatan fondasi ekonomi daerah ini,” kata Anisya. Dukungan infrastruktur digital juga dipertegas oleh PT Bank SulutGo. Group Head Operasional Bank SulutGo, Nolvy Kilanta, menyatakan komitmennya dalam pengelolaan Rekening Umum Daerah (RKUD) serta perluasan kanal pembayaran elektronik guna menjamin akuntabilitas keuangan daerah di wilayah kepulauan tersebut. (gracey wakary)

 

Yuk! baca berita menarik lainnya dari Manadones di saluran WHATSAPP

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *