Komisioner KPU Amrain Razak Tegaskan Tidak ada Penundaan Pemilu

MANADO, 15 MARET, 2023 – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi utara (Sulut), Amrain Razak dengan tegas menyebut isu adanya penundaan Pemilihan umum (Pemilu) 2024, pasca putusan PN Jakarta Pusat yang menerima gugatan perdata Partai Prima, tidaklah benar.

 

Bacaan Lainnya

Pasalnya hingga kini, KPU termasuk di Sulut tetap konsisten menjalankan tahapan Pemilu 2024. “Tidak ada yang namanya penundaan pemilu, dan kami di jajaran provinsi, kabupaten/ kota hingga jajaran adhoc tetap bekerja dan menjalankan semua tahapan pemilu 2024,” tandas Amrain dalam kegiatan yang digagas kaban Kesbangpol Sulut, dengan peserta para kepala Badan Kesbangpol se Sulut di Hotel Sutan Raja, Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

 

Amrain kemudian merinci semua tahapan Pemilu 2024, baik yang sudah, sedang dilaksanakan dan  yang akan dijalani nanti hingga hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 tahun depan, oleh KPU termasuk di Sulut. Dimulai dari, Deklarasi Pemilu 14 Juni 2022 lalu, tahapan yang sudah dijalankan KPU diantaranya adalahPendaftaran dan penetapan partai politik peserta pemilu. Dimana jumlah partai  politik yang sudah ditetapkan yaitu sebanyak 24 partai politik yang terdiri dari 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal aceh.

Baca juga  Poluan Sebut KPU Sulut Tunggu Kedatangan Logistik Utama Pemilu

 

Tahapan lainnya adalah, penyusunan dan penataan Dapil Pemilu DPRD Kab/Kota, dimulainya pemutakhiran data pemilih dan pendaftaran pemilih ditandai dan penyerahan DP4 oleh Pemerintah kepada KPU. Selain itu, penyerahan dukungan bakal calon DPD peserta pemilu perseorangan, pembentukan badan adhoc yaitu PPK dan PPS. “Hingga saat ini, KPU Sulut telah merekrut sebanyak 14.357 penyelenggara adhoc, yang terdiri dari PPK sebanyak 805 orang, PPS 5.274 orang dan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) sebanyak 8.278 orang,” sebut Razak.

 

Khusus tahun 2023 ini, tutur nya pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 terus berlanjut  diantaranya adalah pertama, penyerahan DIPA anggaran TA 2023 Pemilu 2024 oleh Presiden kepada KPU. Kedua, pembentukan badan adhoc pemilu di luar negeri, yaitu PPLN dan Pantarlih LN. Ketiga, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan di luar negeri (pencocokan dan penelitian [coklit] data pemilih 12 Februari hingga  14 Maret 2023.

Baca juga  Survei Poltracking: Prabowo sebagai Menteri Paling Diapresiasi Publik

 

Keempat, seleksi calon Anggota KPU Provinsi pada 20 provinsi termasuk 4 provinsi DOB di Papua, serta Timsel Kab.kota untuk 7 daerah kabupaten kota di Sulut. Kelima, penetapan dapil dan alokasi kursi Pemilu DPR, DPRD Prov/Kab/Kota. “Karena itu, dengan sejumlah tahapan yang sudah dilaksanakan, maka KPU optimis Pemilu 2024 akan terlaksana sesuai jadual sebagai mana  amanat konstitusi,” pungkas Amrain Razak yang membidangi divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM.

 

Hadir sebagai pembicara  dalam kegiatan ini  diantaranya Dr Ferry Daud Liando, Kasie Intel Kejaksaan Tinggi Sulut,  Pimpinan Bawaslu Sulut Zulkifly Densi. (graceywakary)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *