MANADO, 30 SEPTEMBER — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terus memperkuat transformasi ekonomi dan keuangan digital di wilayah tersebut.
Langkah ini diarahkan untuk mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah, mengoptimalisasi pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Hingga Semester I tahun 2026, seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara tercatat telah berada pada kategori digital. Pemerintah daerah terus memperluas implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui pemanfaatan kanal pembayaran digital seperti QRIS, Kartu Kredit Indonesia (KKI), hingga platform e-commerce.
Penguatan digitalisasi di daerah ini turut didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) P2DD guna memperluas penggunaan sistem pembayaran digital di masyarakat. Data menunjukkan, hingga Agustus 2026, jumlah pengguna QRIS di Sulawesi Utara telah mencapai 634.188 pengguna dengan total merchant sebanyak 401.878. Penyebaran merchant tersebut mencakup pelaku UMKM, sektor perdagangan, pariwisata, transportasi, hingga berbagai layanan publik.
“Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama agar digitalisasi tidak hanya meningkatkan volume transaksi semata, melainkan mampu menghubungkan potensi daerah dengan peluang ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulut Joko Supratikto menegaskan.
