Hasil Seleksi di Sulut Tanpa Keterwakilan Perempuan GPS Sulut Surati Bawaslu RI

MANADO, 9 AGUSTUS 2022 – Gerakan Perempuan Sulawesi utara (GPS) Lawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, siang tadi resmi menyurat langsung pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

 

Bacaan Lainnya

Organisasi, yang beranggotakan dari 19 lembaga bantuan pendidikan, perempuan dan anak serta budaya ini dalam surat yang ditandatangani oleh Koordinator GPS Ruth Ketsia Wangkai MTh, dengan rinci menyangkan hasil keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Sulut yang bernomor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara No: 031/PGMN-TIMSEL/VIII/2022,  tertanggal 2 Agustus lalu.

 

“Kami sangat kecewa dengan hasil tersebut, karena sama sekali tidak mempertimbangkan keterwakilan perempuan. Enam orang calon yang lolos semuanya laki-laki,” tutur Ruth seperti dikutip MANADONES dalam siaran pers GPS siang tadi.

 

Diungkap dalam surat ini, adalah beberaa perempuan yang ikut dalam seleksi alon anggota Bawaslu Sulut. Dimana, dari nama dan rekam jejak para perempuan yang ikut seleksi ini sangat berkualiats . “Bahkan, ada yang sudah menjabat ketua Bawaslu Kota Bitung dua periode,” terangnya.

Baca juga  KPU Sulut Resmi Umumkan DCT Anggota DPRD Sulut Dalam Pemilu Tahun 2024

 

Untuk itu, dalam surat ke Bawaslu RI ini, diterangkan lagi tentang keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu, yang sudah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 10 ayat (7) dan Pasal 92 ayat (11), dan ini harusnya menjadi  dasar pertimbangan bagi penguatan demokrasi yang berperspektif gender.

 

GPS mengungkap, dengan tidak adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Bawaslu Sulut jelas merupakan sebuah kemunduran. Mereka juga mempertanyakan Bawaslu sebagai lembaga pengawas proses pemilu akan mewajibkan partai-partai politik melaksanakan afirmasi keterwakilan perempuan 30%, sementara Bawaslu sendiri tidak memiliki keterwakilan perempuan.

 

Dalam surat ini, GPS juga memberikan keberatan atas perilaku salah satu anggota Timsel, yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, karena  selama keputusan penentuan calon anggota Bawaslu Sulut, oknum tersebtu sedang berada di di luar negeri.

Baca juga  Cuti Melahirkan 6 Bulan Berdampak Positif untuk Kinerja Perempuan

 

Untuk itu, GPS menuntut  tiga hal pada Bawaslu RI yaitu pertama menunda penetapan anggota Bawaslu  Sulut, sampai terpenuhinya keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Kedua, menuntut untuk membatalkan keputusan Timsel Penerimaan Calon Anggota Bawaslu Sulut pada  enam calon yang sudah diumumkan. Ketiga, menginstruksikan kepada tim seleksi Bawaslu Sulut, untuk melakukan seleksi ulang terhadap calon anggota Bawaslu ulut,  hingga ada keterwakilan perempuan.

 

Dan, mereka meminta kepada Bawaslu RI untuk konsisten mencantumkan secara eksplisit ketentuan 30% keterwakilan perempuan ke dalam mekanisme perekrutan anggota Bawaslu baik ditingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

 

Sebelumnya timsel Calon Anggota Bawaslu Sulut telah meluluskan enam nama calon anggota Bawaslu Sulut yang lulus untuk tes Kesehatan dan Tes Wawancara yaitu Ardiles Mario Revelino Mewoh, Donny Rumagit, Pangkerego, Rijali Abdul Hakim Isa Soerotinojo, Stevanus Kaaro dan Zulkifly Densi. (graceywakary)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *