MANADO, 26 FEBRUARI 2025 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mencatat total 320 temuan dan laporan adanya di Provinsi Sulawesi Utara selama Pemilu kepala daerah atau Pilkada serentak 2024.
Ini diungkap oleh Komisioner Bawaslu Sulut, Zulkifki Densi dalam Publikasi dan Dokumentasi Evaluasi Penanganan Pelanggara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, pagi tadi bersama media yang digelar di Hotel Sutan Raja, Minahasa utara (Minut), siang kemarin. Dimana dalam kegiatan yang juga menghadirkan akademisi Dr Nur Fitri Latif Prof Dr Rosdalina Bukido MHum CPM, Prof Dr Edi Gunawan MHI, Dr Felly Ferol Warouw, Dr Victory Roti dan Ramly Makatungkang, selaku pemateri, Densi menegskan Bawaslu Sulut telah bekerja secara efektif dalam menindak lanjuti pelanggaran yang terjadi “Bawaslu mencatat sebanyak 72 temuan telah diregistrasi, sementara dari 248 laporan yang masuk, 151 telah diregistrasi dan 80 tidak diregistrasi,” urainya.
Dia juga menjelaskan bahwa total penanganan pelanggaran mencapai 223 kasus, dengan 96 di antaranya diteruskan ke kepolisian, BKN, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Adapun jenis pelanggaran yang ditangani Bawaslu Sulut berupa pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sebanyak 1 kasus, pelangaran administrasi sebanyak 8 kasus, pelanggaran kode etik sebanyak 6 kasus, pelanggaran pidana: sebanyak 115 kasus, pelanggaran hukum lainnya sebanyak 93 kasus, dan kasus yang dihentikan sebanyak 127 kasus. “Semuanya sudah terlaksana dan kemudian proses dan pelanggaran itu kami lanjutkan dan di proses ke lembaga-lembaga yang terkait” terangnya Densi, yang juga menjadi Koordinator Penanganan dan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Sulut, sambil menambahwakan bahwa Bawaslu Sulut telah bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani setiap laporan dan temuan. (agung koyongian)
