MANADO, 8 AGUSTUS 2026 — Ketergantungan Sulawesi Utara (Sulut) pada pasokan pangan dari luar daerah menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan Bank Indonesia.
Untuk mengantisipasi potensi gejolak harga akibat gangguan distribusi, penguatan Neraca Pangan Daerah terus dipacu melalui pelatihan teknis lintas instansi. Kepala Perwakilan BI Prov. Sulut, Joko Supratikto, menyampaikan bahwa secara umum inflasi Sulut per Juli 2026 terkendali dengan deflasi bulanan -1,05% (mtm) dan inflasi tahun berjalan 3,38% (ytd).
Namun, ketahanan pangan daerah tetap menghadapi tantangan karena tingginya ketergantungan komoditas strategis seperti cabai dan bawang merah dari luar wilayah. “Oleh karena itu, penguatan Neraca Pangan Daerah sangat mendesak agar kita memiliki data pangan yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan intervensi pasar yang presisi,” ungkap Joko dalam Capacity Building Neraca Pangan Strategis Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026, belum lama ini.
Hadir sebagai narasumber, Tri Aris Indrayanto dari Bapanas dan Norma Olga Frida Rega dari BPS Sulut, membedah teknis penghitungan neraca hingga penggunaan indikator ketahanan pangan (PoU dan FIES) untuk mengidentifikasi wilayah rentan pangan hingga tingkat kabupaten/kota.
Turut hadir dalam kegiatan ini Tim Ahli Gubernur Bidang Peningkatan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air, Dr. Ir. Adolf Lucky Longdong dan Ir. Johan Victor Malonda. Pertemuan ditutup dengan komitmen bulat dari seluruh Dinas Ketahanan Pangan kabupaten/kota se-Sulut untuk aktif memperbarui data pangan secara rutin dan konsisten. (gracey wakary)
