AIRMADIDI — Pesta demokrasi di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), melalui pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati pada 2020 mendatang diharapkan mampu berjalan baik dan mendapatkan pengawasan yang tegas dalam setiap tahapannya.
Untuk itulah, dibutuhkan adanya pengawas pilkada yang berintegritas dan berkualitas. Hal ini, agar proses pesta demokrasi berjalan sesuai aturan dan memang adalah pilihan utama masyarakat. “Dibutuhkan seseorang yang memiliki sumber daya manusia alias SDM yang mumpuni dan jeli serta profesional dalam hal ini memiliki integrita tinggi dalam menjalankan tugasnya, sebagai seorang pengawas dalam pilkada mendatang,” jelas salah satu anggota tim Bawaslu Sulut 2017, Nur Fitry Latief yang menjadi narasumber, dalam Rapat Kordinasi bersama Media Massa LSM dan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Utara, siang tadi di Sutan Raja Hotel.
Dalam sesi tanya jawab, Jeane Rondonuwu salah satu wartawan senior Sulut mengungkapkan sulitnya media massa yang berintegritas dengan SDM terbaik untuk menjadi bagian utuh, dalam melakukan pengawasan hingga ke tahap hukum, dimana produk tulisan dan foto serta video dari media massa yang diakui dewan pers belum bisa dijadikan bukti kuat dalam proses hukum di Gakumdu, Polres, Kejaksaan hingga pengadilan.
Namun hal ini kemudian dijelaskan oleh Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan antar Llembaga Bawaslu Minut, Rahman Ismail yang menyebut apa yang dihasilkan media massa bisa jadi bukti investigasi terkait apa yang disampaikan ke publik. “Dan ini sudah dilakukan pada pemilihan di Bitung lalu,” tegasnya.
Rakor ini sendiri, telah digelar mulai kemarin dan akan berakhir pada Minggu besok dengan dihadiri langsung oleh 36 media massa, LSM dan Organisasi kemasyarakatan yang ada di Minut.(gracey wakary)
