AIRMADIDI — Penanganan Corona Virus Disease 19 alias Covid-19, menjadi pembahasan utama dalam Sosialisasi keberhasilan program pencegahan korupsi terintegrasi dan penjelesan teknisi indikator Monitoring Center of Prevention (MCP) Tahun 2020 Se-Sulawesi Utara bersama dengan KPK yang diselenggarakan via Zoom pagi tadi.
Bupati Minahasa Utara (Minut) Vonnie Anneke Panambunan (VAP) bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Minut Jemmy Kuhu dan Inspektur Inspektorat Minut Umbase Mayuntu dan Kepala Dinas Infokom Minut tampak mengikuti kegiatan ini di Kantor Bapelitbang Minut. KPK seperti yang disebutkan oleh VAP meminta agar penanganan covid 19, ada recofusing anggaran, pengadaan barang dan jasa serta pendataan dan penyaluran bantuan sosial. “Selain itu ada poin seperti anggaran Pilkada dan penyelenggaraan pilkada yang harus benar benar di teliti. Poin ketiga adalah optimalisasi pendapatan BUMD dna Penatausahaan BUMD yang sehat serta yang poin ke empat adalah pencegahasan Korupsi,” jelas VAP.
Dia juga menambahkan bahwa kerjasama Instansi pusat dan daerah, survey penilaian integritas, kepatuhan pelaporan LHKPN, Implementasi pengendalian Gratifikasi, sertifikasi penyuluhan anti korupsi, aksi stranas KPK, Komite advokasi daerah, pendidikan anti korupsi juga menjadi bahasan. “Jadi intinya, Pemkab Minut sangat mendukung setiap langkah positif kegiatan KORSUPGA dimana progres rencana aksi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka pencegahan korupsi,” tambahnya.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Minut Umbase Mayuntu, menerangkan bahwa jajaran Pemkab Minut mendukung semua program pemerintah terutama hal hal yang disampaikan dalam Vicon tadi. “Kami mendukung Program Pencegahan Korupsi,” sebut Umbase, yang juga menyebut bahwa Vicon ini turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, perwakilan BPKP wilayah Sulawesi Utara Setyo dan Bupati Walikota Se- Sulawesi Utara.
Sebelum Vicon dengan KPK, telah diawali dengan Sosialisasi Program Kordinasi mampu memotivasi untuk mengoptimalkan upaya pencegahan korupsi serta pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi di daerah.(graceywakary)
