MANADO, 6 AGUSTUS 2026 — Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan (KPw) Sulawesi Utara (Sulut), bersama Dinas Ketahanan Pangan Sulut menggelar Capacity Building Neraca Pangan Strategis Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026.
Langkah ini, dilakukan guna memperkuat akurasi data pangan sebagai fondasi utama pengambilan keputusan dan pengendalian inflasi daerah. Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulut, Joko Supratikto, mengungkapkan bahwa inflasi bulanan Sulawesi Utara pada Juli 2026 mencatatkan deflasi sebesar -1,05% (mtm) dengan inflasi tahun berjalan berada di level 3,38% (ytd).
Meski angka tersebut berada dalam target sasaran nasional 2,5%±1%, potensi gejolak harga pangan tetap perlu diwaspadai. “Tekanan pada kelompok pangan bergejolak tetap perlu diwaspadai mengingat tingginya ketergantungan Sulut terhadap pasokan dari luar daerah. Komoditas seperti aneka cabai, bawang merah, dan hortikultura sangat rentan terdampak gangguan produksi maupun distribusi,” ujar Joko saat membuka acara resmi.
Ia menegaskan pentingnya penguatan sinergi TPID melalui kerangka 4K dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang didukung data pasokan yang akurat, tervalidasi, dan terkini (up-to-date).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Pengelolaan Ketersediaan Pangan Bapanas, Tri Aris Indrayanto, menjelaskan bahwa Neraca Pangan berfungsi sebagai early warning system untuk mendeteksi potensi surplus maupun defisit pasokan secara dini. Berdasarkan evaluasi 2026, Pemprov Sulut bersama 14 dari 15 kabupaten/kota telah menyusun Proyeksi Neraca Pangan.
Kegiatan yang diawali dengan laporan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Prov. Sulut, Rahel R. Rotinsulu, ini turut dihadiri Statistisi Ahli Madya BPS Sulut Norma Olga Frida Rega, serta Tim Ahli Gubernur Dr. Ir. Adolf Lucky Longdong dan Ir. Johan Victor Malonda. Acara diakhiri dengan komitmen bersama seluruh dinas ketahanan pangan se-Sulut untuk rutin memutakhirkan data pangan daerah.
